LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Rencana pemerintah mau bagi-bagi mobil listrik untuk semua pejabat, di tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Melalui kadernya di Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Kamis, 29 September 2022, meminta Presiden Jokowi menunda rencana itu. Caranya menerbitkan instruksi presiden.
Adapun alasan Mulyanto, kondisi keuangan negara saat ini masih belum aman. Sehingga perlu hati-hati dalam penggunaannya.
Mulyanto berpendapat, pengadaan kendaraan listrik di instansi Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit.
Atas dasar itu, sebaiknya anggaran Pemerintah diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak. Di antaranya subsidi energi dan pangan untuk masyarakat.
“Di tengah keterbatasan ruang fiskal kita, saya lebih cenderung kita menunda pengeluaran APBN untuk sektor ini,” kata Mulyanto.
Mulyanto menegaskan, Pemerintah harus memprioritaskan APBN untuk kebutuhan yang lebih penting dan mendesak bagi masyarakat.
Ia menyarankan anggaran untuk pengadaan kendaraan listrik itu di alihkan untuk subsidi energi, subsidi pangan, reduksi inflasi, dan lain-lain.
“Apalagi kalau kendaraan listrik tersebut di adakan secara impor atau dengan tingkat kandungan dalam negeri yang rendah tentu akan semakin membebani keuangan negara,” ujarnya.
