LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa masih banyak infrastruktur di Provinsi Riau yang belum sempurna dan masih perlu dukungan pemerintah pusat.
Kata Gubernur, sebagai salah satu provinsi penyumbang terbesar devisa negara, baik itu dari segi ekspor, investasi, dan lain sebagainya. Riau belum mendapatkan porsi berimbang untuk pelayanan infrastruktur.
“Makanya banyak para bupati/wali kota banyak yang hadir supaya nanti bisa mempengaruhi percepatan pembangunan daerah,” ujarnya, saat pertemuan bersama Bappenas RI di Gedung Daerah Balai Serindit, Sabtu 8 Oktober 2022.
Melalui kesempatan bersama tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gubri mengungkapkan, indikator makro pembangunan Provinsi Riau memberikan kontribusi terhadap nasional.
“Di mana pertumbuhan ekonomi Riau triwulan pertama tahun 2022 sebesar 4,88 persen, berkontribusi sebesar 5,2 persen terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.
Kemudian, Riau juga merupakan provinsi dengan nilai PDRB terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar pulau Jawa.
Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang paling tinggi sebesar 26,19 persen terhadap PDRB, meskipun masih didominasi barang setengah jadi.
Selanjutnya, kontribusi terbesar kedua yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24,40 persen, karena Provinsi Riau masih memiliki potensi terhadap minyak dan gas.
“Sektor terbesar yang ketiga adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,34 persen, sebagai penyedia bahan baku terhadap industri pengolahan,” ucapnya.
Gubernur juga menerangkan bahwa masih ada kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau. Di mana pada tahun 2022 sebesar 1,40 persen lebih baik dari capaian nasional 2,04 persen, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 100.000 jiwa.
Kemudian, prevalensi stunting mengalami perbaikan dalam tiga tahun terakhir. Dari 27,4 persen tahun 2018, turun menjadi 22,3 persen pada tahun 2022 dengan target secara nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Dilihat dari sektor perdagangan, perkembangan ekspor Riau pada tahun 2021 tumbuh sebesar 42,68 persen yang ditopang dari naiknya ekspor minyak mentah dan ekspor industri pengolahan hasil minyak.
Industri pengolahan hasil minyak ini didominasi oleh lemak dan minyak hewan nabati yang merupakan turunan kelapa sawit berupa CPO dan turunan lainnya dengan kontribusi Riau terhadap nasional sebesar 34.39 persen.
Selanjutnya investasi Provinsi Riau tahun 2022 yang ditargetkan Rp 60,46 triliun dengan realisasi sampai triwulan ketiga sebesar Rp 59,1 triliun atau sudah mencapai 99,09 persen dari yang ditargetkan yang ditetapkan.
Tidak hanya itu, target pajak Riau juga melampaui batas, begitu juga target penerimaan bea cukai juga melewati batas. Sehingga Menteri Keuangan juga sempat berkunjung ke Riau.
“Untuk dimaklumi Riau ini walaupun kawasan industrinya semuanya belum terbangun sesuai dengan harapan, tapi khusus investasi mulai tahun 2019 kita ranking 6 nasional, 2021 rangking 5 nasional,” ujarnya.
Akan tetapi meskipun sebagai daerah penyumbang pendapatan bagi negara, Riau termasuk provinsi yang kurang diperhatikan. Sehingga menurut orang Gubernur, ini kurang adil bagi Riau
Apalagi sebutnya, Riau juga sebagai penyumbang ekspor yang melonjak, penyumbang investasi dan potensi lainnya yang dimiliki.
Ia mengharapkan kedepannya setelah adanya pertemuan bersama tim dari Kementerian PPN ini, Riau akan lebih diperhatikan terutama dari segi pembangunan agar lebih ditingkatkan. Sehingga tingginya kontribusi terhadap negara juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini menurut kami kurang adil, dari segi perhatian kami juga besar kepada negara. Kita penyumbang pendapatan negara, investasi besar, penyumbang dalam rangka ekspor juga melonjak,” ucapnya.
“Ini curhat kamilah melalui kesempatan ini supaya juga bisa diperhatikan, karena masih banyak infrastruktur kami yang belum sempurna yang perlu dukungan apalagi kita ini dari daratan dari lautan,” tuturnya.
Sementara Sekretaris Utama Bappenas RI, Taufik Hanafi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur bahwa selama kunjungan kerja Bappenas RI mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Sehingga tim Bappenas bisa merumuskan bahan yang akan dipaparkan dalam perencanaan pembangunan di Riau kedepannya,” ujarnya.
Ia menyampaikan, selain mempelajari isu-isu strategis, Kunker tersebut juga melihat langsung ke lapangan kondisi riil yang ada di Provinsi Riau.
“Pertemuan ini bukan yang terakhir, tapi akan ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis yang akan melibatkan pihak-pihak terkait,” tutupnya. ***
