LAMANRIAU.COM, PASIR PENGARAIAN – Memasuki tahun terakhir dalam upaya pencapaian target atau sasaran RPJMN dan Renstra tahun 2020-2024, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Provinsi Riau semakin giat dilaksanakan. Senin 2 Maret 2023, dilaksanakan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (FKPPS) di Ruang Pertemuan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang dibuka langsung oleh Bupati Rohul Letnan Kolonel Arh (Purn.) H. Sukiman.
Diketahui berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022, angka stunting Kabupaten Rokan Hulu berhasil diturunkan menjadi 22 persen yang semula berada pada angka 25,8 persen pada tahun 2021. Tentunya angka ini masih perlu diturunkan. Mengingat target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang disusul dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12/2021 mengenai RAN PASTI diharapkan angka stunting bisa iturun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rokan Hulu Sukiman menyampaikan perlu adanya peningkatan upaya, sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor. Menurutnya upaya percepatan penurunan stunting ini tidak bisa dilakukan hanya satu perangkat daerah saja.
“Sebelumnya kami telah melakukan sinergi dan konvergensi, namun masih perlu upaya yang lebih maksimal lagi untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, kami terus memperkuat sinergitas program kerjasama lintas sektor mulai dari Dinas kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Puskesmas, pihak Kecamatan hingga ke tingkat desa, serta melibatkan 4 Tim Pakar/Ahli diantaranya Dokter Anak, Dokter Kandungan/Obgyn, Ahli Gizi, dan Psikolog.”
“Mari kita tumbuhkan semangat kebersamaan untuk bisa bergerak bersama mengentaskan Stunting di daerah kita,” jelasnya.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menjelaskan bahwa, pertemuan ini bisa dimanfaatkan untuk penguatan peran dari masing-masing Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah dibentuk hingga ke tingkat desa.
“Untuk TPPS Tingkat Desa yang diketuai oleh TP PKK Desa sendiri masih diperlukan adanya penguatan. karena belum maksimalnya pendampingan kepada keluarga beresiko stunting. Selain itu, kita juga harus kembali menggerakkan 927 TPK yang ada di Kabupaten Rokan Hulu,” katanya.
Ketika semua sudah bergerak sesuai dengan perannya, lanjut Mardalena, diharapkan tidak ada lagi ditemui anak-anak beresiko stunting di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Muhammad Zaki, S.STP, M.juga Si berharap program Bapak Asuh AnakStunting (BAAS) kembali digalakkan untuk membantu keluarga beresiko stunting yang disebabkan oleh ketidakmampuan secara ekonomi.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis DAK Sub Bidang KB kepada Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 5.975.320.000. Tahun lalu realisasi DAK Rohul menempati posisi tertinggi ketiga se Provinsi Riau, harapannya DAK Sub Bidang KB tahun ini bisa terserap sepenuhnya dan terarah pengalokasiannya.
Turut hadir dalam pertemuan itu yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Bappeda, Puskesmas, Camat, TP PKK, dan Satgas Stunting se Kabupaten Rokan Hulu. ***
