LAMANRIAU.COM, PASIR PENGARAIAN – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Wilayah Pesisir, Perbatasan dan Rawan Pangan (P2R) Terpadu.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Rokan Hulu yang berlangsung pada 12 sampai 13 Juli 2023. Tim Monev dari BKKBN RI turun langsung untuk melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Rokan Hulu didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
Monev ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc, Sp, GK dari Universitas Hasanudin sebagai Tim Pakar, Sekretaris Bappeda, Camat, TP PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, PKB, Kepala Desa, Kader Tim Pendamping Keluarga, dan Genre Kelurahan.
Selanjutnya untuk hari kedua didatangkan peserta dari Dinas Kesehatan, Kominfo, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Kemenag, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Daerah.
Disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui implementasi percepatan penurunan stunting di wilayah P2R yang nantinya juga akan menghasilkan umpan balik dan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah terkait percepatan penurunan Stunting di daerahnya.
Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI, dr. Irma Ardiana, MAPS menyebutkan bahwa tema yang akan dibahas pada pertemuan ini berbasis kawasan rawan pangan dan Tim Monev sudah menyusun indikator yang harapannya nanti bisa dikupas dengan tuntas pada pertemuan ini. lima dari tujuh indikator dibahas tertuang dalam Perpres 72/2021 dan lainnya ada dalam RAN PASTI.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tim Monev, peserta kegiatan dan Disdalduk KB Kabupaten Rokan Hulu yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
“Harapannya melalui sinergi dan kolaborasi yang terjalin lewat pertemuan ini akan berpengaruh pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu sehingga target 14 persen di tahun 2024 seperti yang diamanatkan Presiden RI bisa tercapai,” ucapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bupati Rokan Hulu, H. Sukiman yang ditemui di sela-sela kegiatannya. Dia mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan angka stunting di daerah tersebut masih berada diangka 22 persen. Namun, Bupati berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan Tim Monev BKKBN RI.
“Harapannya kunjungan ini dapat memberi kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu,” ungkap dia.
Selanjutnya Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc, SP. GK menyampaikan pandangannya bahwa untuk mengentaskan Stunting, upaya yang dilakukan tidak hanya terfokus pada balita saja namun harus dimulai dari calon pengantin.
“Untuk mencegah New Stunting dan menuju Zero Stunting harus digencarkan upaya percepatan penurunan stunting dimulai dari calon pengantin, ibu hamil dan baduta sebagai upaya pencegahan Stunting dari hulu. Kita harus memastikan Catin tidak mengalami anemia sebelum menikah serta bekerjasama dengan Kemenag dan Dinas Kesehatan. Karena faktanya 18,5 persen anak indonesia dinyatakan sudah stunting sebelum lahir,” sebut dia.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Febry Ferika, ST mengucapkan terima kasih karena telah mengunjungi Kabupaten Rokan Hulu dan memilih Kabupaten Rokan Hulu untuk sampel diantara 415 Kabupaten dan 98 Kota se Indonesia.
Ia mengatakan, ini sangat penting dilakukan sebagai monitor apakah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan di Rokan Hulu telah berjalan semestinya atau belum, dan sebagai motivasi untuk bekerja lebih lagi guna penurunan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu. ***
