LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya untuk mendapatkan pembebasan lahan di Simpang Empat Panam untuk proyek flyover, dengan tujuan agar harga pembebasan sesuai dengan kesepakatan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PKPP Riau untuk segera mengadakan rapat guna membahas masalah ganti rugi lahan di wilayah tersebut.
“Kami telah meminta Dinas PUPR untuk segera mengadakan pertemuan kembali untuk membahas masalah ganti rugi dalam pembebasan lahan di Simpang Empat Panam. Tujuannya adalah agar harga yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan,” ucap SF Hariyanto pada Senin 07 Agustus 2023.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa rencananya adalah membangun flyover di Simpang Empat Panam untuk mengatasi masalah kemacetan di daerah tersebut, terutama dengan pertumbuhan lalu lintas yang diperkirakan akan semakin tinggi setelah jalan tol Sumbar-Riau beroperasi.
Lebih lanjut, SF Hariyanto menyebutkan bahwa pembangunan fisik flyover akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemprov Riau yang akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sejauh ini, tidak ada kendala yang signifikan dalam penyusunan tahapan pembebasan lahan di Simpang Empat Panam. Meskipun begitu, Pemprov Riau melalui Dinas PUPR masih harus melanjutkan rapat-rapat lanjutan,” jelas SF Hariyanto.
“Yang pasti, rencana pembangunan dan pembebasan lahan akan tetap berlanjut, dan rencana pembangunan akan dimulai pada tahun depan (2024). Kami semua menyadari bahwa Simpang Empat Panam merupakan titik rawan kemacetan, maka dari itu proyek flyover ini perlu dilaksanakan. Hingga saat ini, harga pembebasan lahan masih dalam proses kesepakatan,” pungkas SF Hariyanto.
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
