LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun anggaran 2024 di Provinsi Riau akan diberikan kepada 13 Pemerintah Daerah. Burhani AS, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) terbesar sebesar Rp3,90 triliun.
Burhani menjelaskan bahwa alokasi TKDD untuk tahun anggaran 2024 di Provinsi Riau akan didistribusikan kepada 13 pemerintah daerah, dengan Pemprov Riau menjadi penerima alokasi TKD terbesar, mencapai Rp3,90 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar, sebanyak 41,51 persen, merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1,62 triliun. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 11 Desember 2023.
Berikut adalah rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2024 di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau:
1. Kabupaten Kampar: Rp2,28 triliun
2. Kabupaten Bengkalis: Rp2,74 triliun
3. Kabupaten Indragiri Hulu: Rp1,37 triliun
4. Kabupaten Indragiri Hilir: Rp1,79 triliun
5. Kabupaten Pelalawan: Rp1,35 triliun
6. Kabupaten Rokan Hulu: Rp1,51 triliun
7. Kabupaten Rokan Hilir: Rp1,80 triliun
8. Kabupaten Siak: Rp1,65 triliun
9. Kabupaten Kuantan Singingi: Rp1,19 triliun
10. Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp945,82 miliar
11. Kota Pekanbaru: Rp1,63 triliun
12. Kota Dumai: Rp1,05 triliun
Dalam periode dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2023, Burhani menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjadi alat utama untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan.
“Selain berperan sebagai penangkal gejolak, APBN juga memiliki peran penting dalam memulihkan perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2024, APBN akan terus menjadi pilar dukungan bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju. Hal ini akan dicapai melalui pembangunan aspek-aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, reformasi, dan tentu saja, menjaga stabilitas sosial ekonomi serta mendukung program-program prioritas nasional,” tutup Burhani.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
