LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pada tanggal 12 dan 13 Desember 2023, Kepala KPPN Pekanbaru, Arif Khuzaini, memberikan sambutan dan menyampaikan press release saat acara sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk pelaksanaan RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran).
Dalam sambutannya, Arif Khuzaini mengungkapkan bahwa hingga akhir November 2023, realisasi belanja Satuan Kerja K/L yang berada di bawah lingkup KPPN Pekanbaru telah mencapai Rp15.640.437.986.250, atau setara dengan 83 persen dari pagu anggaran tahun 2023.
“Realisasi tersebut terinci menjadi berbagai jenis belanja, antara lain Belanja Pegawai sebesar Rp2.061.608.394.664 (88,80%), Belanja Barang sebesar Rp2.528.198.736.987 (76,47%), Belanja Modal sebesar Rp1.173.839.091.000 (70,30%), Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp24.362.450.000 (84,06%), Transfer Dana Bagi Hasil sebesar Rp3.398.167.462.750 (88,25%), Transfer Dana Alokasi Umum sebesar Rp3.972.053.398.098 (81,17%), Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp328.948.056.356 (64,81%), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp70.551.158.500 (78,40%), Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp1.870.939.648.089 (89,80%), dan Dana Desa sebesar Rp560.409.363.700 (95,21%),” demikian dijelaskan pada Selasa, 12 Desember 2023.
Total realisasi tersebut mencatat peningkatan sebesar 125,34% (YoY). Kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya penambahan dana transfer ke daerah, terutama melalui penyaluran Dana Alokasi Umum yang sejak tahun 2023 dilakukan melalui KPPN.
“Satker ‘UNIVERSITAS RIAU’ menunjukkan kontribusi terbesar dalam jenis Belanja Pegawai, dengan nilai realisasi sebesar Rp154.765.149.788 atau 86,88% dari pagu belanja. Sementara itu, satker yang sama juga memegang peranan terbesar pada jenis belanja barang, dengan nilai realisasi mencapai Rp270.408.611.253 atau 70,31% dari pagu belanja barang. Pada jenis belanja modal, satker ‘PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU’ mencatat nilai realisasi tertinggi sebesar Rp206.803.192.138 atau 73,84% dari pagu belanja modal,” diuraikan.
Alokasi transfer ke daerah dan dana desa di lingkup KPPN Pekanbaru pada tahun 2023 mencapai Rp10.201.069.087.493 atau setara dengan 84,91% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Desa, serta Insentif.
Realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) terbesar terjadi pada kategori DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, mencapai Rp3.187.987.820.408 atau setara dengan 99,98% dari pagu. Sementara itu, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp3.613.059.460.050 atau 41,51% dari pagu, dengan pembagian ke enam pemerintah daerah, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru.
Pada jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi terbesar tercatat pada sektor Pendidikan, mencapai Rp171.686.565.245 atau 73,29% dari pagu. Sementara itu, DAK Non Fisik dengan alokasi terbesar pada BOS Reguler, mencapai Rp941.495.147.686 atau 99,51% dari pagu.
Dalam penyaluran Dana Desa, realisasi mencapai Rp86.531.400.000 atau 97,28% dari pagu, terbagi di empat Kabupaten, yaitu Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Siak. Sementara Insentif, dengan total penyaluran Rp70.551.158.500 atau 97,53% dari pagu, didistribusikan ke enam pemerintah daerah, sama seperti pada DBH.
Sementara itu, penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TKDD) diharapkan dapat berjalan seiring dengan prinsip desentralisasi, mendukung daerah dalam pemulihan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan sosial.
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), sebagai jembatan antara program bantuan sosial pemerintah dengan kredit perbankan, telah disalurkan kepada 29.596 debitur di wilayah KPPN Pekanbaru hingga November 2023, dengan total penyaluran mencapai Rp146.767.756.267.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
