Kampar  

Kepala BKKBN RI Apresiasi Penanganan Stunting di Kampar

Hasto Wardoyo menyerahkan SK Penetapan BAAS Kabupaten Kampar dan Penyerahan Bantuan BAAS kepada keluarga beresiko stunting saat Gebyar AKS, Senin (04/03/2024).

LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengapresiasi penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kampar karena dilakukan secara bergotong royong oleh semua pihak. Kabupaten Kampar berhasil menurunkan angka stunting, saat ini berada diangka 14.5 persen dari target pemerintah pusat sebesar 14 persen.

Pujian disampaikan saat menyampaikan sambutan pada peresmian Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Senin 04 Maret 2024. Menurutnya, dia sudah melakukan pemantauan dan melihat langsung penanganan di seluruh Indonesia, tetapi tidak ada yang dilakukan seperti di Kampar.

“Saya sudah berkeliling ke seluruh Indonesia, penanganan dan pencegahan stunting tidak ada seperti di Kampar ini. Dilakukan secara bergotong royong oleh semua pihak, Baznas juga membantu, perusahaan membantu, termasuk juga koperasi memberikan bantuan. Saya belum lihat, baru di Kampar inilah, gotong royong sudah diamalkan dengan baik. Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut terlibat dan kedepannya dipertahankan,” katanya.

Menurut Hasto Wardoyo, hal tersebut perlu dicontoh daerah lainnya di Indonesia. Kampar telah melakukan penanganan secara komperenship. Dibuktikan dengan keberhasilan Kampar menurunkan angka stunting pada tahun 2023 menjadi 14,5 persen.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Elly Wardhani mewakili Pj Gubri mengatakan audit kasus stunting perlu dilakukan. Pahun 2023 TPPS se Riau sudah menginisiasi.

“Hasilnya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ditemukan ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklutif, dan ibu nifas yang tidak mendapatkan layanan KB,” urianya.

Sebelumnya Pj Bupati Kampar, Hambali mengatakan kegiatan audit wajib dilakukan dalam percepatan dan penurunan angka stunting, bahkan dilakukan lebih dari dua kali dalam setahun.

“Ini merupakan yang pertama tahun ini, dan akan dilakukan lagi di daerah desa atau kecamatan yang menjadi lokus,” katanya.

Saat menyampaikan laporan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sri Sardono Mulyanto menjelaskan langkah pelaksanaan AKS setelah mengidentifikasi risiko stunting dan mengetahui penyebab sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus serupa, analisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta/balita, kemudian akan diperoleh rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan, terakhir yaitu memberikan respon/tindak lanjut rekomendasi.

“Sasaran dari AKS ini terhadap 562 orang sasaran yang terdiri dari 64 Catin, 151 ibu hamil, 73 ibu pasca salin, 282 Baduta Balita dan 455 sasaran pelayanhjan KB. AKS juga melibatkan 39 orang tim pakar,” rincinya.

Kegiatan Gebyar AKS yang dilaksanakan dengan kegiatan lainnya yaitu pelayanan kesehatan, pemberian makanan dan lainnya. Kemudian, penyerahan SK Penetapan Bapak Asuh anak Stunting(BAAS) Kabupaten Kampar dan Penyerahan Bantuan BAAS kepada Keluarga Beresiko Stunting serta Dialog Interaktif Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting antara Kepala BKKBN RI dengan TPPS Kabupaten Kota. Diakhiri dengan Kunjungan Kegiatan Pelayanan AKS, Pelayanan KB, Pelayanan Kesehatan dan Demo Serta Bazar. ***

Editor: Fahrul Rozi

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews