LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Pekanbaru, Fatullah, dengan tegas meminta agar peredaran narkoba dikikis habis oleh aparat penegak hukum, pemerintah kota Pekanbaru, dan pihak terkait lainnya.
Permintaan Fatullah tersebut didasari oleh kondisi Kota Bertuah saat ini yang memiliki banyak kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman keras (Miras), terutama di lingkungan Tempat Hiburan Malam (THM).
Menurut Fatullah, itu bisa dilihat dari hasil razia Polda Riau beberapa waktu lalu di beberapa THM yang ada. Kemudian kasus penjualan Miras kadar alkohol tinggi di Golden 9 Break. Bahkan terbaru kasus Marisa Putri (21), tersangka kasus penabrakan seorang ibu rumah tangga (IRT), Renti Marningsih (46), di Jalan Tuanku Tambusai, Sabtu, 3 Agustus 2024 lalu. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan tersangka juga dinyatakan positif narkoba dan saat kejadian tersangka ternyata baru pulang dari Tempat Hiburan Malam (THM).
“Kami sangat tidak setuju tanah Melayu sarat akan nilai-nilai agama dikotori dengan hal-hal macam ini (penyalahgunaan narkoba). Untuk kami minta aparat kepolisian, Pemko Pekanbaru dalam hal ini Satpol PP dan pihak terkait lainnya kikis habis peredaran narkoba di Pekanbaru,” ucap H Fatullah SH,MH, Senin 5 Agustus 2024.
Fatullah juga meminta agar aparat kepolisian dan pemerintah kota Pekanbaru bersikap tegas dalam melakukan pengawasan terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba. Bahkan, ia meminta agar ada sanksi tegas bagi THM yang terbukti menjadi tempat peredaran barang haram tersebut.
“Jangan hanya pengguna yang ditindak, THM yang terbukti menjadi sarang narkoba juga harus ditertibkan, tidak peduli siapa pemiliknya,” tegas Fatullah.
Fatullah juga menyinggung kinerja Pemko Pekanbaru dalam mengawasi Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar izin dan peraturan daerah (Perda) Kota Pekanbaru.
“Apa kita akan diam saja ketika banyak pelaku usaha di Pekanbaru terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba? Bagaimana dengan pengawasannya? Bagaimana dengan izinnya? Jika sekarang pengurusan izin sudah banyak dilakukan pengusaha langsung ke pemerintah pusat, kita tetap harus melakukan pengawasan. Jika perlu, kita surati pemerintah pusat terkait keresahan masyarakat ini dan rekomendasikan pencabutan izin usaha mereka,” pungkas Fatullah.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
