LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Terkait pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dikeluhkan oleh sebagian kepala SMA Negeri di Provinsi Riau, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya menjelaskan beberapa alasannya.
Erisman menyebutkan jika dana BOSDA 2024 sebagian besar masuk tunda bayar, sehingga pembayarannya tentu menunggu audit BPK dan nanti masuk skema APBD-P 2025.
Dia menerangkan, untuk BOSDA 2025, Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah perintahkan PPTK terkait untuk segera membuat justifikasi agar segera bisa diproses dan dicairkan.
“Namun besarannya nanti perlu kami laporkan kepada Bapak Gubri terlebih dulu karena terjadi penurunan signifikan akibat defisit. Insya Allah Senin depan kami juga agendakan zoom dengan seluruh Kepsek membahas masalah BOSDA ini,” katanya, Kamis 10 April 2025.
Erisman menambahkan, sebenarnya saat ini dana BOS dari APBN sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah, namun baru sebagian kecil sekolah yang memanfaatkan karena keterlambatan pihak sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
“Untuk itu pada zoom Senin mendatang kami juga akan melakukan dialog dengan para Kepsek kenapa dan apa kendala yang ada sehingga BOS pusat ini tidak segera dieksekusi untuk dilaksanakan,” tutupnya. ***
