LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Gubernur Syamsuar diminta segera merestrukturisasi pejabat eselon II, III dan IV. Isu mutasi sejak beberapa bulan ini mempengaruhi kinerja operasional perangkat daerah yang dikhawatirkan menghambat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Dikatakan anggota DPRD Provinsi Riau Husni Thamrin, mengingat banyak pejabat mulai tidak serius menjalankan program daerah karena beredarnya kabar mutasi eselon pada jajaran pemerintahan Gubernur Syamsuar dan Wagub Edy Natar Nasution.
“Kami berharap agar Pak Syamsuar selaku Gubernur mempercepat pelantikan Eselon IV, III dan II. Kebanyakan kawan-kawan ini enggan bekerja karena mereka cemas apakah masih menjabat atau tidak, jadi berilah kepastian,” ucap Husni Thamrin, Kamis (26/9).
Husni menyebutkan, sejumlah agenda penting tengah menanti untuk dibahas yakni pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, realisasi program APBD 2019 dan lain sebagainya.
“Kekhawatiran mereja adalah nonjob, mungkin itu yang menyebabkan kinerja menurun. Padahal banyak kegiatan yang harus dibahas mengingat sudah hampir di penghujung tahun,” sebutnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, perhatian Pemprov Riau seharusnya tidak terpecah karena persoalan kebakaran hutan dan lahan karena program-program lain yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sama pentingnya dengan upaya pemadaman kebakaran lahan.
“Jangan karena alasannya Karhutla, program-program yang lain tidak jalan. Lagian kan masih ada Wakil Gubernur Riau dan PlhSekda yang mengurus itu,” ucapnya.
Husni juga mendorong seleksi calon sekretaris daerah cepat dirampungkan. Sekda terpilih diharapkan bisa menjembatani komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. (rul)
