LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di Indonesia, terutama Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara akan terjadi pada April Hingga Oktober 2020.
Selain itu, BMKG juga memprediksi Provinsi Riau dan Aceh akan lebih dulu mengalami musim panas. Diperkirakan Riau dan Aceh mengalami musim panas pada bulan Februari atau Maret tahun 2020.
Untuk menghadapi kondisi kemarau yang ekstrim tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengeluarkan 13 kebijakan strategis dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2020 yaitu:
1. Melakukan pemetaan kembali daerah rawan bencana.
2. Melakukan inventarisasi kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan hutan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau.
3. Pelibatan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitor langsung oleh Satgas Karhutla Provinsi Riau.
4. Penyediaan alat pertanian di 75 kecamatan yang rawan Karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan.
5. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyangga (buffer zona) sehingga menciptakan eko wisata terutama dikawasan taman nasional, hutan lindung dan hutan konservasi.
6. Pelibatan dunia pendidikan terhadap dosen dan tenaga pengajar lainnya serta mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mensosialisasikan bahaya Karhutla akibat membuka lahan dengan cara membakar.
7. Menanam tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut.
8. Sistim informasi/aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapangan.
9. Pembuatan embung dan sekal kanal pada lokasi lahan gambut.
10. Penetapan status siaga darurat jika sudah ada informasi awal dari BMKG mengenai masuknya musim kemarau.
11. Pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal.
12. Penegakan hukum.
13. Perlu sinergitas antara pemerintahan provinsi/kabupaten/kota bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi dengan semua pihak.
Gubernur Riau, Syamsuar mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut aktif menjaga kelestarian hutan dan lahan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, mantan Bupati Siak II periode itu mengatakan, bahwa bila ada indikasi oknum yang ingin membuka lahan dengan cara membakar, segera laporkan kepada pihak yang berwajib.
“Dengan kerjasama dengan berbagai pihak, Riau akan menjadi Zero Hotspot ditahun-tahun berikutnya,” tandasnya. (PB)
