LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Sudah sepekan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Kota Pekanbaru, sejak diberlakukan pada 17 April 2020 lalu. Sebagai janji Walikota, warga terdampak akibat dari kebijakan ini akan diberikan bantuan Sembako. Namun hingga masuk bulan Ramadhan, warga belum juga menerima bantuan tersebut
PSBB ini dilaksanakan sebagai upaya pmerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tengah warga. Sebab Kota Pekanbaru masuk wilayah zona merah virus yang merepotkan seluruh negara di dunia itu.
“Kalau ditanya apakah berharap, tentu kami sangat berharap dengan bantuan sembako itu. Apalagi situasi sebulan ini usaha tak jalan, keuangan sudah sulit,” kata, Ridwan Fadly, warga Sungaisibam kepada media ini, Kamis (23/4/2020).
Ridwan mengaku, dia dan beberapa warga tempat tinggalnya, kesulitan untuk membeli bahan pangan, karena hasil gaji sebagai satpam di tenpat doa bekerja tak mencukupi untuk kebutuhan istri dan tiga anak-anaknya.
“Kalau biasanya, pas tidak kerja saya bisa sambilan ngojek, tapi sekarang semua serba duduk macam menunggu kematian saja di rumah,” timpalnya.
Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kota Pekanbaru, Ade Hartati Rahmat menilai, Pemko tidak siap sebelum memutuskan untuk melaksanakan PSBB di Pekanbaru.
“Secara faktual (Pemko Pekanbaru) memang tidak siap (melaksanakan PSBB). Harusnya ketika sudah disetujui oleh pusat, Pemko langsung melakukan poin di undang-undang kekarantinaan wilayah yang menyatakan bahwa harus menanggung kebutuhan dasar warga,” kata Ade Hartati.
Ia melihat sudah sepekan, tak ada bantuan yang diterima masyarakat terdampak. Dimana masyarkat ekonomi bawah dan rentan miskin, harus berada dalam tanggung jawab pemerintah kota.
“PSBB terkesan terburu-buru tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat terdampak. Kalau pendataan tidak clear, maka penyusunan anggaran akan berdampak, dan akan menimbulkan masalah di belakang hari. Saya minta pak Gubernur dapat segera membantu Pemko,” ujar politisi PAN itu. (rul)
