LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Tahapan Pilkada serentak 2020 akan segera dimulai tanggal 15 Juni 2020. Proses tahapan dilanjutkan setelah ditunda selama tiga bulan akibat wabah virus corona atau Covid 19. Pembukaan tahapan tersebut dilakukan ditengah masih berlangsungnya wabah Covid 19.
Dengan dibukanya tahapan Pilkada, KPU meminta pemerintah dan DPR agar memastikan dana Pilkada. Termasuk dana pembelian alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan, sabun cuci tangan dan sebagainya.
“KPU perlu mendapatkan kepastian dukungan anggaran. Karena para Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai Alat Pelindung Diri (APD),” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2020) malam.
Ia menjelaskan KPU telah memenuhi semua komitmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan pemilihan lanjutan.
Diantaranya menyusun PKPU tentang pelaksanaan Pemilihan 2020 di tengah mewabahnya Covid-19 dan revisi PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta melakukan realokasi anggaran. Setelah semua itu selesai maka saatnya memulai tahapan Pilkada.
“KPU telah mengajukan permohonan konsultasi dengan pemerintah dan Komisi II DPR RI untuk membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam menyiapkan pemilihan ditengah pandemi dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan Covid-19,” jelas Arief.
Menurutnya, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan. Awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 2020, namun diundur menjadi 24 Juni 2020.
“Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) kepada KPU yang semula tanggal 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020,” tutup Arief. (BSC)
