LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Sebanyak 997 petani yang terhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dan Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute telah membuat laporan dugaan penyerobotan tanah kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua SETARA Institute, Hendardi dalam siaran pers Senin 6 September 2021 mengatakan, laporan tersebut diharapkan menjadi pembuka kotak pandora buruk rupa tata kelola PTPN V, yang sebelumnya tidak pernah terusik, khususnya kemitraan yang tidak setara antara PTPN V dengan petani-petani plasma di Kabupaten Kampar, Riau.
Baca : Bareskrim Polri Periksa 37 Saksi Terkait Laporan Anggota Kopsa Makmur
Upaya 997 petani memperjuangkan haknya yang meminta pertanggung jawaban PTPN V dalam pembangunan kebun gagal dan beralihnya kepemilikan lahan petani, telah meningkatkan ancaman kepada para pengurus Kopsa M, pekerja kebun dan petani.
“Apalagi Bareskrim Polri telah menyelesaikan pemeriksaan awal terhadap 37 saksi pada 30 Agustus-3 September 2021. SETARA Institute mengapresiasi langkah Polri yang cepat merespons pelaporan petani,” tulisnya.
Serangan PTPN V terhadap petani antara lain tuduhan penggelapan penjualan hasil kebun yang sebenarnya milik petani. Menyandera dana lebih dari Rp 3 miliar milik petani atas penjualan buah kepada PTPN V. Mengadudomba petani dengan membentuk kepengurusan koperasi abal-abal.
Kemudian upaya-upaya pengambilan kantor dan properti koperasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Melumpuhkan pengurus Kopsa M periode 2016-2021 yang sah dan legitimate dengan intervensi yang melawan hukum dan menggunakan tangan-tangan alat Negara. Termasuk menggunakan alat negara memaksa pengesahan pengurus koperasi tandingan yang dibentuk oleh PTPN V.
“Serangan membabi buta yang dilakukan PTPN V ini telah melengkapi dugaan tata kelola yang tidak akuntabel PTPN V yang bertindak sebagai pendamping koperasi dan petani dengan menggelembungkan hutang petani yang bersumber dari pinjaman Bank Mandiri, yang hingga kini mencapai lebih 150 miliar,” lanjutnya.
Modus ini akan berujung pada potensi perampasan 2.050 hektar kebun petani yang dijaminkan di Bank Mandiri.
Hendari berharap Menteri BUMN Erick Thohir bertindak dan memerintahkan PTPN V untuk menghentikan cara-cara bisnis BUMN yang bertentangan dengan semangat kementerian untuk membangun BUMN yang bersih. “Itu juga bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi yang justru menggalakan reforma agraria, agar petani-petani memiliki akses tanah untuk penghidupan,” katanya lagi.
Peragakan yang dilakukan PTPN V adalah cara purba bisnis BUMN sebagaimana dilakukan masa lalu yang tidak berorientasi pada perlindungan rakyat dan menggunakan alat-alat kekuasaan untuk memproteksi kepentingan bisnisnya.
“Padahal, BUMN diciptakan untuk membangun negeri, termasuk di dalamnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat,” imbuh Hendardi.
SETARA Institute mengingatkan kepada berbagai pihak untuk bersikap profesional dan netral, karena apa yang terjadi saat ini antara PTPN V dengan Kopsa M adalah hubungan keperdataan antara Anak Angkat (Kopsa M) yang tidak dikehendaki karena kritis memperjuangkan hak dengan Bapak Angkat (PTPN V) yang tidak bertanggungjawab dalam tata kelola kemitraan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).
“Erick Thohir semestinya tidak hanya menghentikan cara-cara purba PTPN V, tetapi lebih dari itu, yakni mendukung upaya-upaya 997 petani yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang dirampas lebih dari 10 tahun,” katanya lagi.
Kasus yang dialami oleh Kopsa M, terang Hendardi, adalah salah satu dari kasus serupa yang dialami lebih dari 10 koperasi yang juga bermitra dengan PTPN V. Erick Thohir bisa menjadikan langkah petani ini sebagai momentum dan entry point reformasi tata kelola BUMN di sektor perkebunan yang selama ini seringkali menjadi beban APBN dibanding menjadi sektor kontributif bagi peningkatan pendapatan negara. ***
