LAMANRIAU.COM, DUMAI – Nasib sekitar 400 kepala keluarga di Bukit Abbas terkatung-katung. Sejak ditetapkan oleh Pemprov Riau daerah ini masuk Kabupaten Bengkalis, 7 Oktober 2021, mereka tidak diperhatikan oleh Pemkab Bengkalis.
Di lain pihak, sampai saat ini mereka mayoritas masih memegang kartu tanda penduduk Kota Dumai. Termasuk pendidikan dan pelayanan BPJS Kota Dumai.
Sementara itu, sejak dinyatakan Bukit Abbas bergabung ke dalam wilayah Desa Bumbung, Kecamatan Bahtin Solapan, Bengkalis, daerah ini tidak lagi dapat bantuan dari Pemko Dumai.
Hal inilah membuat mereka mengadukan nasib ke DPRD Kota Dumai, Jumat, 29 Juli 2022. Kedatangan warga Bukit Abbas disambut Wakil DPRD Kota Dumai, Mawardi dan Bahari.
Perwakilan warga Slamet Redianto kepada DPRD Dumai mempertanyakan soal nasib mereka. Diantaranya soal pengalihan fasum sekolah, rumah ibadah dan tenaga didik SDN 010 serta SMPN 16 dari Dumai ke Bengkalis.
Mereka juga mempertanyakan pengalihan hak KK, eKTP, BPJS dan surat tanah dari Dumai ke Bengkalis.
”Surat pernyataan sudah kami buat. Kami berharap dapat disampaikan kepada Bapak Gubernur Riau. Kepada bapak DPRD Dumai agar kiranya dapat membantu kami untuk menyurati Bapak Wali Kota Dumai dan Ibu Bupati Bengkalis supaya urusan administrasi warga Bukit Abbas dapat dimudahkan,“ kata Slamet Redianto.
Wakil Ketua DPRD Dumai Mawardi mengatakan karena Bukit Abbas dulunya termasuk wilayah Dumai, maka keluhan para warga ini akan ditindaklanjuti. Pihaknya segera berkoordinasi dengan DPRD dan Pemkab Bengkalis serta Pemprov Riau.
DPRD Dumai akan meminta Pemko untuk tidak terburu-buru menarik fasilitas di beberapa sektor seperti pendidikan dan kesehatan dari wilayah mereka.
“Karena pendidikan dan kesehatan ini adalah suatu hal yang sangat penting,”ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengharapkan.
Bahkan dirinya juga berjanji akan segera menyurati pihak-pihak terkait.
“Karena Bukit Abbas sudah dilepas oleh Kota Dumai, tentunya daerah tersebut sudah menjadi tanggungjawab Pemkab Bengkalis,”katanya tegas.
