LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (purn), Edy Natar Nasution bersama Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau melakukan pertemuan, membahas wacana pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Wagubri memberikan dukungan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Namun, jika pemekaran daerah mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.
“Jika pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, maka saya setuju,” ujar Wagubri, Jumat 3 Februari 2023.
Wagubri mengharapkan untuk terlebih dahulu ada evaluasi mendalam terkait Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah dimekarkan, termasuk Kabupaten Meranti. Menurut Wagubri, untuk melakukan evaluasi musti didukung dengan kajian tertulis dan data yang kongkret, sehingga tidak ada pihak yang dapat membantahnya.
“Kalau niatnya adalah untuk mensejahterakan, maka semua pihak harus bersama-sama mendukung wacana ini,” ungkap Wagubri.
Menanggapi hal ini, mantan Wakil Bupati Meranti Said Hasyim juga mengungkapkan, bahwa Kabupaten Meranti sejak dimekarkan beberapa tahun lalu, saat ini telah menjadi daerah yang lebih maju.
Said menjelaskan, Meranti jika dibandingkan kabupaten lain, memang agak lambat maju. Namun, jika dibandingkan sebelum pemekaran dulu, sekarang Meranti jauh lebih maju dan sejahtera. Angka garis kemiskinan di Meranti sebelumnya mencapai 46 persen, setelah 10 tahun dimekarkan tingkat kemiskinan turun menjadi 20 persen, namun (angka kemiskinan) masih tertinggi di Riau.
Selanjutnya masalah infratruktur, kata Said, dulu 70 persen desa di Meranti terisolasi. Namun, sekarang 80 persen sudah terbuka dan mendapatkan akses. Lebih lanjut diungkapkan Said Hasyim, bahwa dunia pendidikan di Meranti juga sudah sangat maju dibandingkan sebelum dimekarkan, banyak sekarang sekolah-sekolah di Meranti.
“Terakhir untuk pembangunan memang harus digesa terus. Namun, saat ini tetap tumbuh jauh dibandingkan sepuluh tahun lalu sebelum Meranti dimekarkan,” tambah Said Hasyim.
Disisi lain, Ketua Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Syamsul Rakan Chaniago berpendapat, bahwa pemekaran ini tidak serta merta soal mengatasi kemiskinan saja, namun juga percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Satu hal yang pasti pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Masyarakat akan jauh lebih dimudahkan dalam pelayanan, baik administrasi pemerintahan, pendidikan, maupun kesehatan,” ungkap Syamsul Rakan.
Syamsul Rakan juga menjelaskan Provinsi Riau saat ini lebih luas dari Sumatra Barat (Sumbar). Namun, Riau saat ini hanya memiliki 12 kabupaten/kota, sementara Sumbar sudah ada 19 kabupaten/kota. Di Sumatera, Riau menjadi Provinsi dengan jumlah wilayah kabupaten/kota paling sedikit, dibandingkan Sumbar, Sumut, Jambi, Sumsel dan lainnya.
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
