LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pendidikan Kependudukan jalur nonformal merupakan salah satu strategi yang dibangun guna meningkatkan jangkauan sasaran Kerjasama Pendidikan Kependudukan dengan sasaran di luar jalur pendidikan formal.
Kegiatan Pendidikan Kependudukan melalui jalur nonformal, secara konkret dapat diterapkan pada lembaga kediklatan khususnya lembaga diklat pemerintah yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka ASN peduli kependudukan terus ditingkatkan melalui kerjasama antara BKKBN Perwakilan Provinsi Riau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, usai memberikan sambutan pada kegaitan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Balai Diklat/ASN peduli kependudukan di tingkat Provinsi Riau tahun 2023, Senin 6 Februari 2023 di kantor BKKBN Perwakilan Provisni Riau.
“ASN dipandang sebagai sasaran potensial karena, ditangan ASN lah kepentingan publik dipertaruhkan melalui peran lembaga pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, ASN harus dibekali dengan informasi kependudukan yang cukup. Harapannya, kebijakan publik yang diambil telah mempertimbangkan data dan informasi kependudukan, sehingga program Pembangunan Nasional tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat,” jelasnya.
Mardalena Wati Yulia mengatakan, sekaitan dengan hal tersebut maka telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau Nomor 2058/HK.0/J2/2020 pada tanggal 19 November 2020, sehingga diharapkan pendidikan kependudukan jalur nonformal dapat diintegrasikan dalam proses kediklatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau.
“Berbagai permasalahan terkait kependudukan menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat segera diselesaikan dalam rangka meraih bonus demografi. Isu-isu kependudukan terkait masalah kuantitas/jumlah penduduk, kualitas penduduk, pembangunan dan ketahanan keluarga, komposisi dan persebaran penduduk, serta terkait tata kelola dan arsip data kependudukan,” urainya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, Asrizal mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mendukung program nasional tentang stunting dan kemiskinan.
“Maka pada intinya, Riau menindaklanjuti kerjasama yang sudah terjalin selama ini, dengan adanya itu nasional tentang stunting dan kemiskinan, maka tahun 2023 upaya kita yang pertama adalah kami akan memasukkan materi stunting pada materi pembelajaran di Balai Diklat,” katanya.
Diakui, pihaknya akan memberikan materi agar pemahanan kepada peserta tentang stunting lebih komprehensif.
“BPSDM akan membuat webinar nasional tentang stunting bersama Kepala BKKBN dan Gubri sebagai nara sumber dalam waktu dekat, sehingga kerjasama ini berjalan lancar dan berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan, Riau maupun Indonesia yang berkualitas demi kemajuan Bangsa Indonesia,” ungkapnya. ***
