LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 Kabupaten Bengkalis yang ditolak oleh Gubernur Riau telah menimbulkan kepanikan di kalangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guru PPPK khawatir bahwa penolakan ini dapat berdampak negatif pada pembayaran gaji mereka di Kabupaten Bengkalis. Sebagai respons terhadap situasi ini, belasan guru PPPK langsung mendatangi Gedung DPRD kabupaten Bengkalis pada tanggal 26 Oktober 2023.
“Kita datang hari ini meminta agar perubahan APBD segera dituntaskan oleh Gubri. Karena ini sangat meresahkan kami selaku guru PPPK SD sampai SMP maupun tenaga lainnya. Kami mendesak agar segera diselesaikanlah oleh Gubri,” ucap Riki Aftariandi, Guru PPPK SDN 14 Bantan usai pertemuan dengan Anggota DPRD Bengkalis.
Dikemukakan bahwa penolakan APBD-P Kabupaten Bengkalis oleh Pemprov Riau memiliki konsekuensi serius terhadap sumber pendapatan para guru.
“Kami mengalami penundaan gaji, padahal kami sangat mengandalkan penghasilan itu,” keluhnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Askori, menerima belasan guru PPPK dengan simpati. Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kekhawatiran mereka. Menurutnya, APBD-P 2023 telah disahkan oleh DPRD Bengkalis sesuai prosedur yang berlaku dan seharusnya telah bermanfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, keluhan yang disampaikan oleh para guru memiliki dasar yang kuat. Karena jika Gubernur Riau, Syamsuar, tidak segera menyelesaikan APBD-P, hal ini akan berdampak pada pembayaran hak-hak mereka.
“Kami mendengar aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan guru PPPK. Mereka merasa cemas karena revisi APBD 2023 dari provinsi belum terealisasi. Ini seharusnya tidak terjadi. Saya berharap Gubernur memiliki kebijakan yang bijak, jangan biarkan masalah politik mengorbankan kesejahteraan para guru,” katanya dengan tegas.
Politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Bengkalis juga menambahkan bahwa keterlambatan dalam revisi APBD-P 2023 akan mengancam pembayaran gaji selama enam bulan ke depan bagi ribuan PPPK di Bengkalis.
“Nasib pembayaran gaji selama enam bulan ke depan untuk ribuan PPPK, termasuk guru dan tenaga kesehatan di Bengkalis, terancam oleh keterlambatan ini. Saya akan mendukung sepenuhnya jika guru-guru PPPK memutuskan untuk melakukan aksi protes,” tandasnya.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis:M.Amrin Hakim
