LAMANRIAU.COM – Pada Kamis, 20 Juni 2024, terjadi serangan siber yang mengincar Pusat Data Nasional (PDN), menyebabkan gangguan pada beberapa layanan. Serangan ini mengakibatkan data dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tersimpan di PDN terkunci dan menjadi sandera oleh para peretas.
Akibat serangan siber yang menimpa PDN, Muhammadiyah juga terkena dampaknya. Organisasi ini mengelola ribuan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta memiliki ribuan dosen dan guru besar yang data mereka tersimpan di PDN.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ismail Fahmi, menyatakan bahwa Muhammadiyah merasa prihatin dan sangat menyesalkan kebocoran data yang terjadi.
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” tulis Ismail dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Juni 2024.
Ismail menyatakan bahwa pemerintah sampai saat ini belum memiliki salinan cadangan data dari beberapa Kementerian atau Lembaga yang menjadi korban serangan siber, dan sedang berupaya melakukan pemulihan data. Ismail menilai bahwa ada kesalahan atau kekurangan dalam perencanaan pemerintah terkait pembentukan PDN.
“Semua orang diminta untuk menyimpan data mereka di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki cadangan data untuk itu. Mengapa perencanaannya tidak mempertimbangkan sistem cadangan dan manajemen risiko yang mungkin terjadi,” ungkap Ismail.
Ismail menegaskan bahwa Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas masalah ini dan segera mengambil langkah-langkah pemulihan yang diperlukan.
“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” tutup Ismail.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
