LAMANRIAU.COM , PEKANBARU – Ada sejumlah temuan di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang menjadi catatan dalam Gelar Pengawasan Daerah tahun 2024, Kamis (14/11/2024).
Kebanyakan temuan di pemerintah kota berupa temuan administrasi. Ada juga yang mengharuskan pengembalian sesuai hasil temuan BPK itu.
“Ada temuan terkait administrasi, ada juga pengembalian atas hasil temuan itu. Kita memastikan semuanya berproses,” ujar Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa usai kegiatan.
Ia tidak menampik ada sejumlah temuan BPK di sejumlah OPD. Ia mengaku temuan itu memang tidak banyak.
Kebanyakan temuan itu sudah lama waktunya. Dan kebanyakan hanya kesalahan administrasi. “Kebanyakan temuan permasalahan administrasi saja,” jelasnya.
Pj wako mengaku siap berkoordinasi dengan OPD perihal catatan dan temuan yang ada. Ia berkomitmen menjaga akuntabilitas penyelenggara pemerintah kota.
Akuntabilitas tentu menyangkut kebijakan dari pemerintah kota. Ia mengaku bakal menindaklanjuti catatan yang ada. “Sedangkan kalau pribadi, ya kita kembalikan. Kita berikan catatan itu,” ulasnya.
Risnandar menyebut dalam gelar pengawasan itu dihadiri BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Riau. Pertemuan itu merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Satu arahan dari presiden yakni akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Ia menilai pertemuan ini adalah upaya menjaga akuntabilitas penyelenggara pemerintah.
Ia mendorong agar memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Mereka melakukan harus pengawasan sebelum penyusunan anggaran hingga akhir penggunaan anggaran.
“Sehingga akuntabilitas bagus, ketika tersangkut hukum tentu APIP bisa memberikan jawaban,” imbuhnya. (*)
