Oleh: Jon Hendri, SE
PEMBANGUNAN fisik selalu menjadi wajah paling nyata dari sebuah kemajuan daerah. Gedung-gedung baru, fasilitas publik yang megah, serta infrastruktur yang berdiri kokoh sering kali menjadi simbol hadirnya negara dan pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, memperjuangkan anggaran pembangunan bukanlah sesuatu yang keliru. Daerah memang membutuhkan investasi untuk tumbuh, berkembang, dan menjawab kebutuhan warganya.
Namun, pembangunan tidak boleh berhenti pada seremoni peletakan batu pertama atau peresmian bangunan. Tantangan yang sesungguhnya justru dimulai setelah proyek selesai dikerjakan: bagaimana merawat, mengelola, dan memastikan aset tersebut benar-benar berfungsi sesuai tujuan awalnya.
Kota Teluk Kuantan memiliki sejumlah proyek besar yang dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Proyek Tiga Pilar, misalnya, menyerap dana sekitar Rp172 miliar, terdiri dari Hotel Kuansing senilai Rp49 miliar, Kampus UNIKS Rp74 miliar, dan Pasar Tradisional Berbasis Modern Rp49 miliar. Selain itu, terdapat Gedung Pustaka Kuansing yang dibangun dengan total realisasi anggaran sekitar Rp19,27 miliar, Rusunawa Teluk Kuantan yang menelan dana APBN sekitar Rp12,6 miliar, serta Astaka Utama MTQ Riau 2026 yang saat ini sedang dibangun dengan anggaran Rp4,3 miliar.
Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya komitmen anggaran yang pernah dan sedang dialokasikan untuk pembangunan. Di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan bahwa sebagian bangunan yang telah berdiri belum termanfaatkan secara optimal. Ada aset yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, ada yang minim aktivitas, bahkan ada pula yang mulai mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan.
Kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri, melainkan dari sejauh mana bangunan itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Gedung perpustakaan harus hidup dengan aktivitas literasi. Rumah susun harus menjadi hunian yang layak. Pasar harus menjadi pusat perputaran ekonomi rakyat. Hotel dan fasilitas publik lainnya perlu memiliki model pengelolaan yang jelas agar tidak menjadi beban aset daerah.
Ke depan, setiap rencana pembangunan fisik perlu disertai dengan perencanaan pemanfaatan yang matang. Pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya perlu memikirkan bagaimana mendapatkan anggaran untuk membangun, tetapi juga bagaimana menyiapkan biaya operasional, sistem pengelolaan, sumber daya manusia, hingga strategi pemeliharaan jangka panjang.
Masyarakat tentu mendukung pembangunan. Sebab tidak ada daerah yang bisa maju tanpa keberanian berinvestasi pada infrastruktur. Namun, masyarakat juga berharap setiap rupiah dari uang publik dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Pembangunan bukan sekadar membangun yang baru, melainkan memastikan yang sudah dibangun tetap hidup, terawat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh generasi hari ini maupun yang akan datang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pembangunan bukanlah seberapa megah bangunannya, tetapi seberapa besar manfaat yang terus diberikan kepada masyarakat. Karena aset daerah yang terawat dan berfungsi dengan baik bukan hanya menjadi kebanggaan, melainkan juga bukti bahwa pembangunan dijalankan dengan visi yang utuh: membangun, memanfaatkan, dan menjaga. ***
*) Jon Hendri, SE adalah Sekretaris PWI Kabupaten Kuantan Singingi
