LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Graha Pena Riau, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Riau bertemu dengan Pimpinan Riau Pos Group, Jumat 10 Maret 2023. Kunjungan diterima Direktur Riau Pos Group Ahmad Dardiri dan Beberapa pimpinan tertinggi media cetak terbesar di Riau itu.
Ketua FKUB Riau KH Abd. Rahman Qaharuddin melalui Sekretaris H Rasyidi Hamzah didampingi Wakil Ketua I Frans PF Sirait mengatakan, pertemuan penuh keakraban tersebut dalam upaya FKUB mensosialisasikan kerukunan umat beragama di Provinsi Riau.
“Ketua FKUB berharap agar Riaupos Group yakni Riau TV dan Harian Riau Pos ikut menyajikan berita untuk kemajuan pembangunan umat beragama di Provinsi Riau,” ujar Rasyidi.
Menurutnya, pembangunan umat beragama yang aman dan damai di Riau tak terlepas dari kepedulian Gubernur H Syamsuar, M.Si dalam membantu FKUB sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
“Kepedulian Gubernur Riau patut menjadi contoh dan diikuti oleh Bupati/Walikota dalam memberi support terhadap FKUB daerah terutama dalam bidang pendanaan yang memadai,” lanjutnya.
Sejak tahun 2022, anggaran FKUB yang disediakan Pemprov Riau sebesar Rp 1 miliar, meningkat menjadi Rp 1,6 miliar pada tahun 2023. Dengan kondisi keuangan yang memadai, FKUB Riau bergerak untuk mengunjungi tokoh lintas agama dan mengadakan dialog.
“Sehingga Riau yang semula terpuruk jauh indek kerukunan yakni nomor 3 paling bawah dari 24 Provinsi di Indonesia, tahun 2022 melejit ke level 16,” tambah Rasyidi.
Pimpinan Riaupos Group Ahmad Dardiri menyambut baik kunjungan FKUB ini. Pihaknya mengaku siap membantu dalam mensosialisasikan program yang dibuat.
“Pembangunan kerukunan umat beragama di Provinsi Riau harus didukung sepenuhnya karena merupakan pembangunan yang termasuk dalam RPJM Provinsi Riau,” ujarnya.
Menurut Ade, sapaan akrab, kerukunan umat beragama di Riau saat ini cukup kondusif, tidak ada riak perpecahan antar agama yang satu dengan lain, maupun antar suku. Walaupun mayoritas Islam terbesar dengan suku Melayu, namun keberadaan suku lain tidak bermasalah.
“Ini mencerminkan kepemimpinan seorang kepala daerah yang mampu mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan mengayomi seluruh agama dan suku yang ada,” pungkasnya. ***
