LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melaksanakan simulasi makan siang gratis tahap II. Simulasi ini berlangsung di SDN 185 dan SMPN 49 di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Rumbai Timur, pada Rabu 2 Oktober 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan Pekanbaru dalam mendukung program prioritas presiden terpilih. Sebelumnya, simulasi serupa telah dilakukan di pusat kota, sedangkan tahap II ini difokuskan di wilayah pinggiran.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menyatakan bahwa simulasi ini penting untuk memastikan kesiapan di daerah perbatasan. Ia juga meninjau kondisi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program di wilayah tersebut.
“Saat kita menyaksikan jalannya simulasi makan siang, kita juga memeriksa kesiapan sarana dan prasarana di daerah perbatasan,” ujar Risnandar.
Risnandar menyatakan bahwa pelaksanaan makan siang berjalan lancar. Namun, ia mengakui jarak tempuh menuju lokasi cukup jauh.
“Jaraknya memang cukup jauh di dalam wilayah Kota Pekanbaru. Dari pusat kota, membutuhkan sekitar 45 menit perjalanan. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di perbatasan,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi di wilayah perbatasan sangat berbeda dengan di pusat kota. Oleh karena itu, persiapan untuk program makan siang perlu direncanakan dengan baik.
“Terkait jarak, ini perlu dibahas lebih lanjut. Karena situasinya berbeda dengan perkotaan. Misalnya, lokasi dapur umum harus dipertimbangkan, kapan makanan bisa tiba. Atau, kita bisa memberdayakan UMKM di sekitar sini agar masyarakat dapat membantu pemerintah dalam penyediaan makan siang,” jelasnya.
Oleh karena itu, pelaksanaan simulasi tahap II ini bertujuan untuk menilai kesiapan Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan program yang diusung oleh presiden terpilih. Secara keseluruhan, ia menyatakan bahwa Kota Pekanbaru sudah siap menjalankan program tersebut.
Namun demikian, pihaknya masih menantikan petunjuk dan teknis (Juknis) dari pemerintah pusat, termasuk alokasi anggaran yang akan digunakan untuk program ini.
“Mengenai anggarannya, kami masih menunggu Juknis. Apakah akan langsung berasal dari kementerian atau melalui koordinasi dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
