LAMANRIAU.COM, SEMARANG – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan posisi Ketua DPR ditentukan oleh Undang-Undang, bukan kemauan politik dari pihak tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan soal kansnya sebagai calon kuat Ketua DPR, seusai menjadi pembicara kunci di seminar nasional “Manusia dan Politik Kebudayaan” di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2019).
Ketika ditanya mengenai kansnya sebagai Ketua DPR mengingat ada dukungan kuat dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai-partai pendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 2019), Puan Maharani menjawab dengan diplomatis.
Menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Tahun 2014, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) yang diberi kesempatan untuk menunjuk kadernya sebagai Ketua DPR dari pimpinan DPR.
Terkait dengan itu, PDIP sebagai partai yang menempati posisi pertama pemenang Pemilu 2019, memang memiliki kans yang kuat untuk menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR.
Puan Maharani melihat dukungan yang disampaikan sejumlah tokoh dari partai politik (parpol) pendukung Joko Widodo juga didasarkan pada ketetapan dalam UU MD3.
“Kalau melihat hasil dari Pemilu 2019, Alhamdulillah nama saya kan terpilih sebagai caleg (calon anggota legislatif-Red) dengan perolehan suara terbesar dari seluruh parpol, jadi mungkin mereka melihat saya sebagai salah satu kandidat kuat ketua DPR. Ya mungkin ya, nanti kita tunggu bulan Oktober pas pelantikan,” ujar Puan Maharani.
Saat disinggung soal kemungkinan PDIP kembali ditikung sama seperti ketika pemilihan Ketua DPR periode 2014-2019 yang akhirnya menempatkan kader Partai Golkar sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan sindiran halus.
“Ya ini UU MD3 sudah menyatakan seperti itu. Ini bunyi UU loh, bukan kemauan politik, tapi UU yang menetapkan begitu. Jadi ya seharusnya tunduk kan tunduk (pada UU MD3-Red),” kata Puan Maharani.
Meski namanya disebut sebagai salah satu calon kuat Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani, memilih untuk menanggapinya dengan santai.
Puan Maharani bahkan menegaskan bahwa saat ini dirinya memilih untuk fokus menyelesaikan tugas sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), daripada memikirkan soal posisi Ketua DPR.
“Untuk saat ini saya fokus menyelesaikan tugas saya sebagai Menko PMK dulu sampai bulan Oktober. Gitu ya,” kata Puan Maharani sambil tertawa dan diikuti wartawan yang mewawancarainya. (bsc)
