Riau  

Tim Terpadu Penertiban Lahan Ilegal di Riau Belum Bekerja, Ini Penyebabnya

Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Tim terpadu penertiban penggunaan kawasan dan lahan ilegal Provinsi Riau hingga ini belum turun ke lapangan.

Padahal tim ini ditunggu-tunggu gebrakanya untuk menertibkan perkebunan ilegal di Riau yang disinyalir mencapai jutaan hektare.

“Kemarin kita sudah rapat, kemudian ada beberapa masukan dari teman-teman Kepolisian, bahwa perlu penyempurnaan tim satgas,” kata Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution, Kamis (15/8/2019).

Edi mengungkapkan, tim terpadu penertiban perkebunan ilegal di Provinsi Riau belum bisa bekerja karena saat ini masih proses penyempurnaan personel yang akan terlibat dalam operasi pengamanan tanah negara itu.

“Perlu ditambah personelnya dari pihak kepolisian. Misalnya siapa yang lebih tepat ditugaskan untuk ini apa dalam tim,” ujarnya.

Untuk penyempurnaan tim satgas ini Gubernur Riau sudah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau untuk menyusun kembali tim terpadu secara lengkap. Kemudian baru dikeluarkan SK.

“Setelah itu baru kita laksanakan penertiban perkebunan ilegal di lapangan sesuai yang diharapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar menegaskan, pembentukan tim terpadu penertiban lahan perkebunan ilegal di Provinsi Riau bukan untuk menertibkan lahan perkebunan milik masyarakat kecil.

Dibentuknya tim ini adalah untuk menertibkan lahan perkebunan dalam skala luas. Baik milik perusahaan maupun perorangan.

“Jadi perlu saya tegaskan lagi, yang akan kita tertibkan ini bukan yang lahan perkebunan milik petani kecil. Jadi jangan sampai nanti muncul isu seolah-olah pembentukan tim untuk menertibkan petani-petani sawit yang kecil, bukan itu,” kata Gubri pekan lalu.

Sebelumnya KPK menemukan ada sekitar 1 juta hektare perkebunan sawit ilegal di Riau. Sedangkan kalangan DPRD Riau temuanya lebih luas lagi, yakni seluas 1,2 juta hektare lahan perkebunan ilegal di Riau.

“Ini temuannya kan sudah lama, lebih satu tahun. Jadi kita belum tau perkembanganya. Bisa saja kan yang 1,2 juta hektare perkebunan ilegal ini berkurang atau malah justru bertambah. Kita belum tau, nanti akan ketahuan setelah tim turun ke lapangan,” katanya. (*)

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *