LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil melakukan kunjungan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Selasa 16 Maret 2021. Kedatangan Bupati yang belum genap sebulan menjabat itu, meminta dukungan pembangunan kepada Menteri H Abdul Halim Iskandar.
Baca : Tiga Pasangan Kepala Daerah di Riau Dilantik di Ruang Terbuka
Muhammad Adil mengharapkan adanya pembangunan dan pengembangan daerahnya sebagai daerah 3 T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Kondisi riil masyarakat Kepulauan Meranti memiliki angka kemiskinan sekitar 25,28 persen pada tahun 2020 sehingga, dan salah satu daerah termiskin di Provinsi Riau. Sementara pertumbuhan ekonomi juga relatif masih rendah sekitar 1,15 persen serta pengangguran naik 7,94 persen.
“Permasalahan daerah kami antaranya koneksivitas infrastruktur yang masih memprihatinkan. Rendahnya kualitas SDM dan kesehatan, kemiskinan dan pengangguran. Begitupun ketersediaan air bersih, digitalisasi pelayanan publik, abrasi dan kebakaran hutan dan lahan,” kata Bupati Muhammad Adil.
Program Strategis
Namun demikian, lanjutya, Ia yang baru menjabat sebagai Bupati periode 2021-2024 akan berupaya menyelesaikan permasalahan itu dengan menjalankan Visi dan Misi serta program strategis yakni Menjadikan Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau ke 7 program strategis.
Tujuh program strategis itu yakni pertama membangun infrastruktur dasar dengan membangun jalan penghubung dari desa kecamatan hingga kabupaten. Kedua, meningkatkan dan memeratakan kualitas dan kuantitas SDM melalui program Beasiswa S1 sampai S3. Ketiga, menjadikan RSUD Meranti sebagai rumah sakit rujukan.
Keempat, menciptakan ribuan usahawan, kelima menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas. Keenam pelayanan administrasi prima yang mudah, cepat, tepat dan akurat. Ketujuh, program Keluarga Harapan bagi masyarakat kurang mampu di Kepulauan Meranti.
“Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah kami tidak akan mampu bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dan dukungan semua pihak, agar proses pembangunan berjalan sesuai target. Oleh karena itu, kami mohon arahan dan dukungannya agar rencana agenda pembangunan kabupaten bisa terwujud,” kata Adil.
Ia mengakui, saat ini mata pencaharian masyarakat berada pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta bekerja sebagai TKI. Karena itu Kepulauan Meranti termasuk daerah miskin di Pulau Sumatera.
“Terutama dari karet. Kami berharap adanya bantuan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa menampung karet dari petani. Karena karet sudah tersebar seluruh desa. BUMDes ini nantinya akan memutus mata rantai tengkulak dan petani sangat diuntungkan dengan mendapatkan harga yang lebih baik,” kata Adil.
Menteri Abdul Halim Iskandar mengatakan, Kemendes PDTT akan memetakan desa-desa yang bisa jadi pilot project untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satunya Kecamatan Pulau Merbau yang rencananya sebagai pilot project SDGs Desa yakni desa tanpa kemiskinan.
“Kami akan lakukan pemetaan terlebih dahulu, arahnya mau dibawah kemana desa-desa yang ada di Kabupaten Meranti. Kita siap dorong agar desa-desa menjadi lebih maju dan membawa keberhasilan Kabupaten Meranti terlepas dari Kemiskinan,” katanya. (krp)
