LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini memberikan kemudahan untuk pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga yang berada pada daerah perairan dan pulau terpencil di Riau.
“Kami melakukan pendekatan geografis, konsepnya untuk warga yang berada pada wilayah kepulauan, perairan dan terpencil. Banknya jauh, banknya yang harus datang. Jadi supaya warga ini bisa mencairkan bantuan, bank harus mendatangi pulau tersebut, apalagi kalau punya nasabah 20-50 orang,” kata Mensos dalam pertemuan dengan Pemda, Bank Himbara serta pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa 31 Agustus 2021.
Salah satu contoh kasus di Kabupaten Pelalawan, ada satu penerima bansos yang belum bertransaksi atau mencairkan bantuannya karena terkendala biaya transportasi.
Sebab, biaya transportasi dikeluarkan untuk naik pompong atau perahu mesin tidak sebanding dengan bantuan yang akan diterima. Selain itu, jarak tempuhnya mencapai 4 jam untuk mencapai bank terdekat di provinsi tetangga, Kepulauan Riau.
“Solusinya bisa dibuat pencairan per enam bulan, jangan diblokir per tiga bulan. Kita revisi nanti. Kasihan mereka, apalagi 4 jam melewati sungai,” jelasnya.
Hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.
Risma menyatakan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM pada kawasan terluar dan terpencil jadi terlambat menerima bansos.
“Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan,” katanya.
Namun demikian, ia akan melakukan asesmen lebih dulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.
“Mungkin memang harus gunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan, ” katanya.
Dalam pertemuan itu, Risma pun mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau. Dalam pertemuan ini, Risma mendapatkan laporan adanya ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Untuk PKH, Risma mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi. ***
