LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Anggota DPRD Kota Pekanbaru mendesak Walikota Firdaus mencabut pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pasalnya, Pemko Pekanbaru dinilai gagal memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Warga terancam kelaparan, lantaran bantuan yang dijanjikan Firdaus tak kunjung datang.
Selain itu, Pemko Pekanbaru tidak transparan dalam proses penganggaran bantuan ke warga.
Pemko Pekanbaru juga tidak pernah melibatkan lembaga legislator dalam membuat keputusan untuk bersama-sama membantu warga yang terdampak wabah virus corona (Covid-19).
Hal itu disampaikan oleh Ida Yulita Susanti, Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, sehubungan dengan banyak warga yang tidak diakomodir oleh Pemko Pekanbaru untuk mendapat bantuan. Sementara, pemberlakukan PSBB sudah memasuki hari ke sebelas.
“Kita minta Pemko untuk jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan terdampak Covid-19. Jangan beri harapan kalau hanya harapan palsu. karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Politisi Partai Golkar Pekanbaru itu, seperti dilansir gagasanriau.com.
Karena kata Ida, selama ini Pemko Pekanbaru tidak transparan terkait berapa jumlah masyarakat penerima bantuan Covid-19 serta alasan yang menerima dan klasifikasinya seperti apa.
Selain itu juga soal jumlah dana yang dikucurkan, berasal dari pemerintah pusat berapa dibantu APBD murni yang direlokasi.
“Bagaimana mekanisme penanggulangan dan siapa pejabat dan stakeholder, mesti jelas,” tutur dia.
DPRD Pekanbaru, menurutnya, bisa saja menolak pemberlakuan PSBB oleh Pemko Pekanbaru karena dinilai gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan tidak secara aktif.
“Pemko juga bahkan tidak pernah melibatkan lembaga DPRD dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Ditegaskan Ida, Walikota Firdaus tak perlu ngotot memberlakukan PSBB jika tambah menyengsarakan warga.
Jika memang tetap ngotot memberlakukan PSBB maka Firdaus selaku Walikota Pekanbaru harus benar-benar bekerja semaksimal mungkin dan terbuka kepada publik terkait penggunaan anggaran. (*)
