LAMANRIAU.COM, BENGKALIS – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bengkalis menggelar pelatihan Kurikulum Merdeka untuk 108 Kepala SMP negeri dan swasta sejak Jumat hingga Minggu, 19-21 Mei 2023.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Hadi Prasetyo, ST. yang diwakili Sekretaris, Muthu Saily, S.I.P, M.P.A menjelaskan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei 2023 baru saja berlalu. Hardiknas bukan semata mengenang jasa tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Namun, hakikatnya, Hardiknas mengajak kita untuk kembali ke akar, yaitu menguatkan kembali konsep dan filosofi mulia pendidikan nasional yang telah dicetuskan oleh pahlawan nasional tersebut.
”Konsep dan filosofi pendidikan beliau inilah yang saat ini menjadi tiang seri dalam bangunan bernama pendidikan nasional. Kata Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia, baik rohani maupun jasmani,” jelas Muthu Saily.
Ia melanjutkan, zaman terus berkembang. Karena itu, kurikulum pun perlu dikembangkan sesuai perubahan zaman. Bukankah pendidikan, khususnya proses pembelajaran itu harus sesuai dengan zamannya? Pengembangan kurikulum merupakan cara untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman.
“Karena itu pula, manajemen berbasis sekolah pun seharusnya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk memoles wajah pendidikan bermutu, Kepala Sekolah tak bisa lagi mengandalkan tindakan yang sudah usang. Lakukan berbagai inovasi, kreasi, dan gagasann-gagasan cemerlang untuk mempercantik wajah pendidikan kita sehingga tercapai visi Bermasa,” ujarnya.
Guna menghadapi pengembangan kurikulum, tambahbya, kepala sekolah perlu bersikap adaptif yang baik. Peran kepala sekolah sangat penting dalam hal penyesuaian dengan pemberlakuan Kurikulum Merdeka.
“Kehadiran Kurikulum Merdeka di dunia pendidikan kita tidak dapat kita hindari. Kurikulum ini hadir sebagai upaya untuk mengakomodasi perubahan zaman. Zaman berubah. Kurikulum harus dikembangkan sesuai perubahan zaman,” ulangnya.
Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam menyukseskan Kurikulum Merdeka ini tentu saja berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kurikulum di sekolah. Karena itu, kepala sekolah dituntut mampu memanajemen Kurikulum Operasiona Satuan Pendidikan (KOSP).
“Tentu saja ini memerlukan perencanaan berbasis data, tindakan, dan evaluasi yang komprehensif. Kita tidak mau KOSP yang disusun hanya sebatas untuk melengkapi persyaratan administratif,” tegasnya.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, lanjutnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan terus berupaya melakukan berbagai program kegiatan. Program tersebut bersifat pembangunan fisik dan sumber daya manusia.
“Namun, kami juga tidak menutup mata akan kemungkinan berbagai keterbatasan dalam membangun dunia pendidikan kita. Kita tentu menginginkan pendidikan kita bermutu. Karena itu, kita perlu terus berkolaborasi dalam bergerak dan bertindak membangun pendidikan di Kabupaten Bengkalis,” pesannya.
Muthu menegaskan bahwa sebagai manajer pada satuan pendidikan, kepala sekolah juga sebagai manajer kurikulum. Sebagai manajer kurikulum, kepala sekolah memiliki beberapa peran strategis.
Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh hasil belajar maksimal. Ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kinerja pendidik.
Keempat, memotivasi warga sekolah agar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Kelima, mengarahkan warga sekolah agar memiliki kesamaan persepsi tentang konsep Kurikulum Merdeka. Keenam, membangun kolaborasi internal dan eksternal.
Ketujuh, mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi.
”Kami sangat berharap Kepala Sekolah menyukseskan Kurikulum Merdeka,” harapnya.
Kepala Bidang Pembinaan SMP, Disdik Kabupaten Bengkalis, Junaidi Yahya, S.Pd menjelaskan kegiatan ini bertujuan yang pertama untuk kompetensi Kepala SMP tentang konsep Kurikulum Merdeka, kedua untuk memberikan kompetensi Kepala SMP tentang Struktur Kurikulum Merdeka, dan ketiga untuk meningkatkan kompetensi Kepala SMP tentang penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). ***
