LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Polri mengaku sudah menerima 4 laporan kepolisian terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece alias Pak Kece. Tetapi fakta menyebutkan bahwa, kelakuan Kece ini sudah dilaporkan ke polisi sejak bulan April lalu.
Laporan tersebut dibuat oleh sejumlah aliansi ulama di Jawa Timur. Banyak jejak digital internet yang membuktikan laporan ini.
Baca : Polri Terima 4 Laporan, Muhammad Kece Belum Kunjung Ditangkap
Laporan itu merupakan buntut konten YouTuber bernama murtadin tersebut dengan menjelek-jelekkan Islam, kitab kuning, ulama, serta pondok pesantren
Sosok Muhammad Kace yang sedang vital ramai dibicarakan karena dinilai menghina Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Dirinya dianggap melakukan penistaan agama. Pria yang dikenal sebagai YouTuber itu ternyata seorang murtad atau keluar dari agama Islam.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon tindakan Kece karena ia diduga menistakan agama Islam dengan menyebut Rasulullah dekat dengan jin.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar segera menyelesaikan kasus Muhammad Kace yang dituding telah menistakan agama sebagaimana dorongan dari banyak kalangan.
“Komentar-komentar Youtuber Muhammad Kece itu sangat provokatif, khsususnya bagi umat Islam. Pemerintah melalui pihak kepolisian harus bersikap tegas dengan segera menyelesaikannya,” ujar Netty, Senin 23 Agustus 2021.
“Hal semacam itu jika dibiarkan berlarut-larut akan menguras energi bangsa. Padahal saat ini kita sedang fokus kepada penanganan pandemi Covid-19,” katanya.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, aksi yang dilakukan YouTuber tersebut bisa membuat kegaduhan di ruang publik dan memicu emosi masyarakat.
“Rakyat sedang bertahan hidup akibat kesulitan ekonomi sebagai dampak pandemi. Secara psikologis pembatasan mobilitas juga membuat emosi tertekan. Jadi, kegaduhan di ruang publik akan mudah memicu emosi. Apalagi isunya masalah sensitif,” katanya.
Oleh sebab itu Netty meminta pemerintah agar bertanggung jawab menciptakan rasa aman rakyat dengan menertibkan kegaduhan tersebut.
“Sudah banyak pihak bersuara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah harus bertanggung jawab menghadirkan rasa aman dan keteduhan,” pintanya.***
