LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Rabu 30 Maret 2022 mengadakan pertemuan rekonsiliasi percepatan penurunan stunting dan Rakerda program bangga kencana tingkat Provinsi Riau tahun 2022 di Hotel Grand Centra Pekanbaru.
Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution saat membuka acaranya menjelaskan Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting harus turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Maka untuk itu isu stunting masuk dalam isu strategis nasional dan daerah. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai indikator kinerja kepala daerah dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024.
“Stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalah bagi pembangunan manusia Indonesia, sehingga masalah stunting harus ditangani dengan serius,” jelasnya.
Dikatakan, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 22,3 persen, angka ini berada dibawah capaian nasional yakni 24,4 persen.
“Saat ini pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan peraturan kepala BBKKBN RI nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting atau RAN Pasti,” katanya.
Di Riau, Keputusan Gubernur Riau sudah menerbitkan keputusan tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau karena stunting disebabkan faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil maupun anak balita.
Sedangkan Sekretaris Utama BKKBN BI, Tavip Agus Rayanto menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen tersebut terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Sebelumnya Presiden RI telah menunjuk BKKBN di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai koordinator atau Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia,” ungkap Agus.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia saat menyampaikan laporan mengatakan tujuan dilakukannya pertemuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi tim percepatan penangan stunting di daerah dalam pemanduan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting dan bangga kencana secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
“Tema yang diangkat dalam pertemuan adalah melalui sinergitas dan konvergensi lintas sektor, bergerak bersama mewujudkan percepatan penurunan stunting dan penguat program bangga kencana di Provinsi Riau,” ucapnya.
Komitmen dari berbagai pihak dalam penurunan stunting di Riau dibuktikan dengan perjanjian kerjasama dari lintas sektor yang ditanda tangani dengan BKKBN Riau untuk merealisasikan percepatan penurunan stunting di Riau. ***
