LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Meskipun Indonesia belum kondusif secara total akibat covid-19. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah ditetapkan oleh pemerintah pada 09 Desember mendatang.
Melihat hal itu, Ruang Publik adakan diskusi online via zoom yang dihadirkan Presiden Mahasiswa (Presma) se-Pekanbaru, yakni Presma UNRI, UIN SUSKA RIAU, UIR, UNILAK dan UNIVRAB pada 18 September 2020 kemarin malam.
Dalam diskusi tersebut, yang bertemakan “Pandangan Pilkada di mata Presiden Mahasiswa.”terdapat beberapa poin penting yang dibahas.
Pertama, perbedaan kondisi lingkungan serta permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, jelas akan mengalami peningkatan angka golput, karena masyarakat takut keluar rumah. Waktunya pun lebih banyak di dalam ruangan. Sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi tingkat kemalasan bagi masyarakat untuk datang ke TPS terdekat.
Melihat kondisi tersebut, jelas penyelenggaraan Pilkada 2020 harus menjadi pertimbangan penting untuk didiskusikan oleh pemerintah dan menjadi catatan penting untuk KPU.
Selain hal itu, sulitnya perekonomian menjadikan berpotensi besar dan akan lebih meningkat untuk mengalami Pilkada yang ber”Money Politic”.
Terkait hal itu, ini juga selaras dengan penyampaian Iskandar Syahputra selaku Presma UIN SUSKA RIAU.
“Masyarakat harus sadar akan hak suaranya untuk 5 tahun ke depan. Jangan hanya karena uang dan sembako ataupun yang lainnya. Tapi karena kesadaran dari diri sendiri.”Ungkap Iskandar selaku Presma Uin Suska Riau.
Kedua, diskusi berlanjut terkait protokol kesehatan. Ini perlu menjadi pertimbangan penting dan harus ditekan kembali, seperti tidak terjadinya kerumunan, perkumpulan, dan arak-arakan. KPU juga harus memperhatikan soal pemilih, baik DPT ataupun DP dari luar daerah.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Irzat Presma UNIVRAB.
“Buat aturan yang jelas dan disosialisasikan kepada petugas dan masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini.”tutur Irzat.
Tidak hanya itu, diskusi ini juga membahas tentang netralitas di dalam KPU dan Bawaslu yang dahulunya merupakan pengurus partai.
Kemudian, calon yang menggunakan fasilitas negara karena sebelumnya masih atau sedang menjabat sebagai anggota DPR dan pemerintahan.
Dalam hal ini, dewan harusnya mengundurkan diri tetapi kepala daerah tetap bisa terus maju.
Dinasti politik agar dapat dikurangi tentang penggunaaan fasilitas negara nantinya. Kepentingan kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara.
KPU dan Bawaslu daerah juga harus diwaspadai supaya tidak ada permainan belakang di masa pandemi ini.
Kemudian, netralitas ASN juga harus diwanti-wanti.
“Meskipun pandemi, regulasi atau peraturan perundang-undangan harus dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Amir Presma UNILAK.
Tidak hanya sampai disini, diskusi tersebut juga membahas tentang intervensi calon pertahanan. Tujuannya, agar kadis-kadis atau pihak pemerintahan harus bisa tetap netral.
“Paling penting adalah kita punya satu suara. Suara ini akan berefek untuk 5 tahun ke depannya. Pahami dulu visi misi calonnya. Paling dasar, calon harus mampu dan bisa mengatasi covid dan ekonomi yang sedang menurun,” jelas Novyanto Presma UIR.
Mahasiswa pun juga harus ambil peran, yakni dengan turut memantau di daerah masing-masing dan siap melaporkan kepada Bawaslu tanpa ada embel-embel pendukung salah satu paslon.
Terakhir, Abdul Hamid selaku Wakil Presiden Mahasiswa UNRI juga mengatakan akibat dari pandemi ini mengalami krisis yang luat biasa.
“Indonesia saat ini mengalami krisis luar biasa, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pendidikan, dan krisis politik. Tidak akan ada efektifnya ketika Pilkada diadakan tahun ini, karena banyak dana yang sudah dialokasikan ke kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
“Pilkada akan lebih efektif diadakan pada tahun depan dengan anggaran baru. Partisipasi pemilih juga akan menurun pada kondisi saat ini, seperti lansia. Masyarakat juga tidak terlalu sadar dengan pilkada yang akan diadakan,” tambahnya.
Diskusi diakhiri pukul 22.00 oleh Amri Suryanto selaku Host dan representatif dari Ruang Publik.
“harapannya dengan adanya agenda ini para mahasiswa sebagai Leader harapan bangsa bisa sigap dan responsif akan segala macam permasalahan serta dapat memberi respon positif sebagai mana tujuan bersama yakni kedaulatan rakyat, acara ini juga berupaya mengedukasi dan melihat sejauh mana pandangan para presiden mahasiswa dalam menyikapi serta berkontribusi untuk memberikan masukan kepada pelaksana pesta demokrasi daerah terutama di Riau ini,” tutupnya.(*)
