LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pengamat politik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, menyarankan pemerintah untuk menunda pelaksanaam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan berlangsung 9 Desember mendatang.
Penundaan Pilkada, menurut Saiman, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan ditengah situasi pandemi Covid-19 yang telah menelan ribuan jiwa penduduk termasuk tenaga medis di Indonesia.
“Demi kemanusiaan, Pilkada harus ditunda. KPU harus segera mengambil sikap. Jangan tunggu proses Pilkada sudah berjalan, kemudian buru-buru dibatalkan karena seuatu yang tidak diinginkan terjadi. Padahal itu bisa dicegah jauh-jauh hari,” ujar Saiman, Minggu 20 September 2020.
Menurut Saiman, ditengah kondisi yang memprihatinkan ini, partai politk harus bisa menarik ego politik elektoral dan kekuasaan, agar lebih mengutamakan masalah kemanusiaan, daripada hasrat kekuasaan.
“Pilkada inikan pesta pora partai politik yang dibungkus dengan pesta rakyat atau demokrasi, untuk kepentingan para elit yang ingin berkuasa. Tetapi menyelamatkan banyak kehidupan orang, saya rasa itu lebih bermartabat,” ucap dia.
Saiman mengajak berbagai pihak menghitung-hitung hal yang lebih penting ditengah situasi ini. Penularan Covid-19 semakin hari makin agresif. Ribuan nyawa termasuk di Provinsi Riau.
“Apakah akan kita tambah lagi jumlahnya? Sudah lupa kalau pada Pemilu lalu ada 700-an petugas KPPS yang meninggal? Haruskah ada korban lagi?,” Saiman mempertanyakan.
Ia mengatakan, Pilkada secara substantif adalah tawaran gagasan calon yang dalam kultur politik negeri ini selalu dilakukan dengan cara-cara kolosal, dan ini sangat bersiko terhadap munculnya kelompok penularan atau klaster baru. Padahal, Pilkada bisa dilaksanakan kapan saja waktu yang tepat untuk itu.
Disisi lain, masyarakat saat ini sedang hidup dibawah tekanan dan ancaman ketakutan akibat pandemi ini. Belum lagi masalah ekonomi yang makin tidak menentu. Apakah penyelenggara tidak mampu membaca keadaan empirik masyarakat saat ini.
“Jangan sampai ada asumsi Pilkada sengaja dipaksakan untuk tujuan membelanjakan uang rakyat semata. Atau, untuk memenuhi tuntutan atau tekanan kepentingan rezim partai yang berkuasa,” tambah dia lagi
Saiman mengungkapkan, energi pemerintah daerah saat ini sedag tercurah untuk menangani Covid-19 . Beban ini sudah sangat berat, tapi masih harus disibukkan lagi oleh urusan Pilkada.
“Mestinya pemerintah daerah itu didukung secara politis baik oleh DPRD di legislatif, partai politik, politisi dan KPU, agar kerja mereka dalam mengatasi tragedi kemanusiaan ini dipermudah, bukan malah dipecah konsentrasinya,” pungkas dia.***
