LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa jabatan Muflihun sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru. Keputusan tersebut tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri bernomor 100.2.1.3-1179 tanggal 18 Mei 2023.
Dengan keputusan tersebut, Muflihun akan kembali memimpin Kota Pekanbaru untuk satu tahun kedepan. Terkait hal ini, Muflihun mengatakan perpanjangan ini sepenuhnya kewenangan dari presiden.
“Presiden, (melalui) Mendagri kembali mengamanahkan Pj Walikota Pekanbaru diperpanjang. Saya menyampaikan ucapan terimakasih atas amanah dan kepercayaannya,” kata Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, Senin 22 Mei 2023.
Ia mengatakan dirinya pasti akan tegak lurus menjalankan amanah pemerintah pusat. Bagaimana membangun Kota Pekanbaru, bagaimana bisa komunikasi baik dengen pemerintah pusat serta bagaimana menjalankan program pusat di Kota Pekanbaru ini.
“Ini suatu kebanggaan bagi saya sudah dipercaya lagi satu tahun kedepan sebagai Pj Walikota untuk memimpin Pekanbaru. Untuk SK sudah turun tapi masih di Biro Pemerintahan, jadi kalau mau baca SK-nya baca di Biro Pemerintahan,” terang Muflihun.
Ia menuturkan, saat dilantik pada 23 Mei 2022 lalu, dirinya diberikan Pekerjaan Rumah (PR) oleh Gubernur Riau, Syamsuar. PR tersebut salah satunya adalah soal gaji RT/RW, Tukin, Posyandu, semua PR tersebut saya diselesaikan.
“Kemudian soal sampah juga menjadi PR dari Gubernur. Alhamdulillah kita sudah dapat Sertifikat Adipura. Kemudian infrastruktur jalan sudah mulai satu persatu, baik perbaikan dengan tambal sulam ataupun overlaay. Kita sudah mulai. Selanjutnya banjir juga demikian,kita sudah mulai. Artinya semua arahan gubernur insya allah kita laksanakan,” ungkapnya.
“Kita imbau masyarakat Pekanbaru mari kita bersama-sama beri masukan yang membangun, jangan terpancing hoax dan oknum tertentu yang ingin merusak Pekanbaru,” jelasnya.
Selama satu tahun menjabat sebagai Pj Walikota, Muflihun sukses menjalankan sejumlah program prioritas. Pemko Pekanbaru tetap menjalankan program prioritas walau masih ada puluhan miliar rupiah tunda bayar. Hal ini karena Muflihun sudah berjanji ke masyarakat terkait program prioritas ini.
Adapun program prioritas yang menjadi fokus Muflihun selama menjabat sebagai Pj Walikota Pekanbaru antara lain santunan kematian, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu, subsidi bunga bagi pelaku UMKM, Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat (Kurma Manis) maupun bantuan makanan bagi warga tidak mampu, anak terlantar, dan penyandang disabilitas.
Salah satu program prioritas Pj Walikota Pekanbaru Muflihun yaitu Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat (Kurma Manis). Layanan ini sudah dioperasikan sejak tanggal 30 Januari lalu. Peresmian program ini berlangsung di Puskesmas Sapta Taruna, Jalan Sapta Taruna.
Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru. Diharapkan bisa menjadi program yang mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Sehingga ketika masyarakat sakit tak bisa berkunjung ke dokter karena berbagai faktor, tinggal menelpon call center atau nomor yang sudah disediakan.
Selain itu, pada tahun 2023 ini Pemko Pekanbaru juga mengalokasikan bantuan beasiswa sebesar Rp 2 miliar bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan mahasiswa berprestasi.
Kepala Bagian Kesra Setda Pekanbaru, Tri Sepna Putra mengatakan, pihaknya mencatat ada 600 lebih mahasiswa yang mendaftarkan diri dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan beasiswa.
“Dari rekapitulasi yang kita lakukan total ada 600 lebih. Terdiri dari 575 mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 dan 40 orang pendidikan D3,” katanya.
Pemerintah Kota Pekanbaru JUGA telah meresmikan program subsidi bunga pinjaman bank di Sukaramai Trade Center (STC). Subsidi bunga pinjaman hanya diberikan kepasa 1.111 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Pekanbaru (PT BPR Pekanbaru Madani).
“Kami telah meresmikan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM di Bank Pekanbaru. Bank Pekanbaru sudah meraup keuntungan pada tahun lalu. Artinya, bank ini sudah mulai sehat,” ujar Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi.
Mudah-mudahan dengan subsidi bungan pinjaman ini, para pelaku UMKM bisa kembali berusaha. Tapi, para pelaku UMKM diminta memanfaatkan uang pinjaman ini dengan baik.
Kemudian tahun ini Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial menganggarkan bantuan makan dan minum bagi warga tidak mampu, penyandang disabilitas dan anak terlantar.
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dr. H. Idrus, S.Ag, M.Ag mengatakan bantuan makan dan minum diberikan dua kali dalam satu hari.
“Bantuan permakanan ini bertujuan untuk membantu orang miskin, orang terlantar dan penyandang disabilitas di kota Pekanbaru. Membantu makan minumnya dua kali sehari semalam. Ini selama satu tahun,” ujar Idrus.
Terkait bantuan makan dan minum, Dinas Sosial kota Pekanbaru sudah melakukan pendataan di 15 kecamatan. “Sebelumnya kita sudah melakukan pendataan dan sudah melakukan asesmen layak atau tidaknya dibantu permakanannya. Itu yang kita survei di 15 kecamatan,” ujar Idrus.
Idrus berharap, bantuan makanan dan minuman yang merupakan program Pj Walikota Muflihun ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu. Adapun bantuan makanan ini akan diberikan untuk 1.045 Penerima Manfaat dengan anggaran mencapai Rp 348.800.000.
Selain itu, program prioritas adalam penanganan banjir. Berdasarkan masterplan penanganan banjir Kota Pekanbaru tahun 2020 terdapat 121 titik banjir yang disebabkan oleh 363 titik masalah. Pada periode Januari sampai April 2023 telah dilakukan 85 titik penanganan masalah.
Dalam penanganan banjir di kota bertuah, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa inovasi percepatan penanganan banjir. Pertama adalah mengurangi titik masalah yang berulang dengan cara penambahan armada alat berat dan grup pasukan kuning.
Kedua penyesuaian anggaran perencanaan dan pembangunan dalam memetakan sistem drainase perkotaan dan lingkungan berdasarkan Master Plan Banjir. Ketiga prioritas anggaran OP dan Normalisasi. Keempat penambahan armada alat berat seperti Excavator Amphibi 1 Unit Rp 5,3 miliar dan yang kedua Excavator Mini 2 Unit Rp 1,5 miliar.
Selanjutnya adapun strategi percepatan penanganan banjir yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah yang pertama perkuatan tanggul sungai untuk mencegah banjir air memasuki inti kota dan pembenahan drainase supaya tidak tergenang. Sedikitnya 23 titik Penanganan Permasalahan Banjir (+-1.265 Meter) dari 180 Titik Permasalahan Banjir dengan cara membangun Perkuatan Tanggul Sungai/Leoning. Anggaran Sebesar Rp 4.561.885.4600.
Strategi kedua adalah mitigasi atau upaya mengurangi resiko banjir melalui perencanaan yang tepat berkaitan dengan pemanfaatan fungsi lahan terhadap Pembangunan drainase/turap/leoning peruntukan lahan yang diperbolehkan.
Ketiga adalah kesiapsiagaan banjir pemda dan masyarakat yang terkena dampak banjir dilakukan dengan cara evakuasi pengelolaan lingkungan dan mengontrol efek banjir dan yang keempat adalah penjadwalan rutin pembersihan sungai dan anak sungai.
Lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru juga telah memperbaiki 684 titik jalan rusak di wilayah setempat.
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan jumlah tersebut adalah sepanjang bulan Januari hingga bulan April 2023.
“Alhamdulillah dari Januari hingga April, kita sudah memperbaiki 684 titik jalan rusak yang ada di Kota Pekanbaru,” ujar Edward Riansyah.
Ia merincikan untuk bulan Januari titik jalan rusak yang diperbaiki sebanyak 164 titik, kemudian bulan Februari 159 titik, Maret 157 titik dan bukan April sebanyak 204 titik. Sehingga total ada 684 titik.
“Untuk perbaikan 684 titik jalan rusak ini adalah dengan tambal sulam. Kita terus menggesa perbaikan jalan rusak rusak yang ada di Pekanbaru. Kita ingin jalan-jalan rusak yang ada di Pekanbaru bisa kita perbaiki semuanya secepatnya,” ungkapnya.
Tak hanya menyelesaikan program prioritas saja, Muflihun juga telah melakukan berbagai terobosan untuk membawa Pekanbaru ini menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan peluncuran Aplikasi Pekanbaru Kita (PEKA).
Aplikasi ini merupakan aplikasi pengaduan resmi Pemerintah Kota Pekanbaru yang utuh, terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah yang memiliki tupoksi dalam penanganan masalah yang dirasakan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang bersifat segera diatasi.
Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memuji penanganan stunting dan kemiskinan ektrem di Kota Pekanbaru secara umum sudah sangat bagus.
“Secara umum sudah sangat bagus, sudah dibawah rata-rata nasional untuk stuntingnya,” ujar Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Kantor Lurah Wonorejo, Jumat lalu.
Ia mengatakan Pekanbaru hanya tinggal memenuhi target dari Gubernur saja. Dimana Gubernur menyampaikan target untuk tahun depan stunting sudah dibawa 14 persen.
“Sehingga Riau bisa betul-betul memenuhi target dari Pemerintah pusat dari Presiden yaitu tahun 2024 nanti 14 persen,” katanya.
Prestasi lain adalah menjadikan prioritas support terhadap sektor pemberdayaan masyarakat. Tahun 2023 ini, honor bagi perangkat masyarakat yang mendukung kerja pemerintah yakni RT, RW dan LPM dinaikkan Rp 100 ribu dari tahun 2022 lalu. Ini dengan janji pembayaran 12 bulan penuh.
Pj Wako Pekanbaru mengulas, untuk insentif atau honor RT, RW dan LPM pada tahun 2022 lalu dibayarkan sebanyak 12 bulan. Dari inventarisasi data, jumlah RT sebanyak 3.081 dengan honor Rp 500.000, RW sebanyak 763 dengan jumlah honor Rp 650.000, LPM Kelurahan 83, LPM Kecamatan 15 dengan jumlah honor perbulan Rp 650.000.
Bukan hanya RT, RW dan LPM, untuk jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemko Pekanbaru, jika tahun-tahun sebelumnya kadang dibayarkan tak cukup 10 bulan tiap tahunnya, pada tahun 2022 lalu di Pekanbaru tunjangan kinerja (tukin) ASN dibayarkan 11 bukan dengan besaran 100 persen.
“Terkait insentif atau honor imam masjid paripurna, Alhamdulillah juga dibayarkan sebanyak 12 bulan,” imbuhnya.
Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan capaian program prioritas selama setahun terakhir dapat dapat berhasil dengan dukungan semua lapisan masyarakat di Ibukota Provinsi Riau.
“Semoga dengan sinergi Pemerintah Kota Pekanbaru dan Forkopimda beserta seluruh elemen masyarakat Pekanbaru dapat mempertahankan suasana yang kondusif menjaga lingkungan menuju Pekanbaru yang Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis,” tutupnya. (Adv)
