LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai Partai Gerindra masih bisa mendapatkan keuntungan elektoral pada Pemilu 2024 meskipun Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Menurut Ujang, yang terpenting, kerja-kerja dari para anggota legislatif dan para kadernya di akar rumput.
“Terkait dampak elektoral Gerindra di Pemilu 2024 itu bergantung pada kerja-kerja caleg dan kadernya,” ujar Ujang di Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Bahkan Ujang menilai, Gerindra bisa mendapatkan keuntungan doublekarena para kadernya berada di sektor eksekutif dan legislatif. Jika kader-kader Gerindra baik di eksekutif dan legislatif bekerja dengan baik selama lima tahun mendatang dan berprestasi, maka perolehan suara Gerindra bisa naik di Pemilu 2024.
“Jika masuk pemerintahan, lalu kader-kadernya yang di eksekutif maupun legislatif berprestasi dan dekat dengan rakyat dalam lima tahun kedepan, bisa saja suara Gerindra akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika berkoalisi dengan Jokowi, kader-kader Gerindra tidak pernah turun atau lupa dengan konstituennya, ya pasti akan turun suaranya,” jelas dia.
Ujang tidak menampik jika saat ini ada pendukung dan simpatisan Gerindra akan kecewa jika akhirnya Gerindra berlabuh ke Jokowi seperti pendukung Persaudaraan Alumni 212 yang sudah mencabut dukungan dari Prabowo. Menurut dia, hal tersebut wajar karena mereka telah berjuang keras selama proses pemilu 2019.
“Namun, naik atau turunnya suara Gerindra nanti di 2024 bergantung pada kinerja mereka dalam lima tahun ke depan,” tandas dia.
Lebih lanjut, Ujang menilai, kehadiran Partai Gerindra di koalisi Jokowi tentu bisa menimbulkan sedikit gejolak di koalisi Jokowi. Pasalnya, kehadiran Gerindra tersebut pasti berdampak pada jatah partai untuk pos kementerian dan legislatif.
“Mungkin jika kursi menteri dan jabatan di legislatif tidak dikurangi dan tidak diganggu, bisa saja kubu 01 itu akan menerima Gerindra dengan senang hati. Namun persoalannya, ketika Gerindra masuk koalisi Jokowi, otomatis jatah menteri dan jatah jabatan di legislatif harus dibagi dengan Gerindra,” ungkap dia.
Bahkan, kata Ujang, friksi dan manuver sudah terlihat dengan perebutan ketua MPR. Pasalnya, PKB, Golkar, dan Gerindra sama-sama menginginkan Ketua MPR.
“Apalagi tiga ketum parpol koalisi Jokowi (Golkar, PKB, PPP) sudah bertemu Surya Paloh. Itukan sedang terjadi friksi dan manuver untuk mengamankan jabatan, baik dalam perebutan ketua MPR maupun di kabinet,” katanya. (bsc)
