LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam menyebarluaskan informasi tentang stunting di tengah masyarakat. Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas bagi pelaksana program percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau.
Peningkatan kapasitas tersebut sangatlah penting, seperti layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak serta kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia saat acara Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting bagi Kader BKB, Rabu 22 November 2023.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kader BKB/kader dan pemangku kepentingan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK. Dengan memfasilitasi penyediaan informasi tentang percepatan penurunan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK, dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh BKKBN secara rutin setiap bulan melalui SIGA,” ujar Mardalena.
Selain itu, lanjut Mardalena kegiatan peningkatan kapasitas ini juga sebagai salah satu target mewujudkan keluarga berkualitas melalui program bangga kencana dan program penurunan stunting. Salah satunya dengan dibukanya kegiatan Kelas Orang Tua Hebat (Kerabat), diharapkan bisa menambah pengetahuan kader BKB dan masyarakat terkait pengasuhan anak.
“Semoga kita bisa mewujudkan keluarga berkualitas dan program penurunan stunting bisa dicapai dengan sebaik-baiknya,” paparnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavif Agus Rayanto memaparkan bahwa saat ini di Indonesia ada sebanyak 12 propinsi yang menjadi lokus bagi BKKBN dalam hal penurunan angka stunting. Dimana 7 diantaranya merupakan propinsi yang memiliki persentase stunting yang cukup tinggi yakni, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Aceh.
Sementara, 5 propinsi lainnya merupakan daerah padat penduduk yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Sumut.
“Jika dari 12 propinsi tersebut angka stuntingnya tidak tinggi, tentunya akan bisa menyumbang capaian penurunan angka stunting secara nasional sebesar 64 persen,” ucap Tavip.
Tavip juga menambahkan bahwa jelang tahun 2024, sesuai dengan target angka stunting nasional sebesar 14 persen, BKKBN telah melakukan akselerasi yang memfokuskan 3 fase pencegahan yakni, pertama pencegahan yang dimulai dari catin dimana berdasarkan data 20 persen orang menikah melakukan penundaan kehamilan. Sementara, 80 persennya memilih langsung hamil, oleh sebab itu dari yang 80 persen tersebut perlu dipastikan kebenaran kondisinya, apakah benar-benar sehat.
“Nah, Untuk melakukan pencegahan tersebut, lanjut Tavip melalui sosialisasi, advokasi aplikasi elsimil (elektronik Siap Nikah Siap Hamil),” jelasnya.
Selain itu juga, upaya pencegahan yang dilakukan yakni merawat bagi ibu hamil dengan memastikan kondisi sang ibu benar-benar sehat. Sehingga ketika melahirkan bisa melahirkan anak yang sehat.
“Jadi titik krusialnya, setelah melahirkan di 1.000 hari pasca salin, merupakan fase penting membentuk kecerdasan, kesehatan anak, itu yang menjadi fokusnya,” tambahnya.
Serta pencegahan ketiga yakni melakukan pendataan anak beresiko stunting, sehingga nantinya data tersebut bisa dijadikan basis intervensi atau upaya pendampingan baik bagi keluarga, satgas dan lainnya. Sehingga bantuan yang diberikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa efektif dan tepat sasaran,”pungkasnya. ***
