LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Setiap desa di Provinsi Riau akan mendapat jatah Rp 200 juta.
Bantuan keuangan desa dari Pemprov Riau itu secara keseluruhan dianggarkan Rp 318 miliar di APBD Perubahan 2019.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Riau Syarifuddin AR berharap setelah pengesahan APBD-P 2019 bantuan keuangan desa tersebut bisa segera disalurkan.
Kemudian masing-masing desa menggunakannya sesuai peruntukannya yakni pengembangan usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Penyaluran bantuan melalui rekening desa. Kemudian anggaran ini untuk pengembangan BUMDes,” ujar Syarifuddin, akhir pekan kemarin.
Seperti diketahui, APBD Perubahan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBD murni 2019.
DPRD Riau bersama Pemprov Riau sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman rancangan KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2019 dalam rapat paripurna.
Kemudian DPRD Riau, secara resmi menyampaikan nota KUA PPAS RAPBD P 2019 kepada Gubernur Riau, Kamis (22/8/2019) di Kantor DPRD Riau dalam rapat paripurna.
Pimpinan DPRD Riau, Sunaryo kepada mengatakan, pembahasan APBD-P di tingkat Banggar sudah selesai maka diakukan penandatangani bersama MoU KUA PPAS RAPBD Perubahan 2019.
“Setelah kita bahas dan kita sepakati kemudian kita lakukan mou dan hari ini kita sampaikan ke Pak Gubernur. Ada penambahan sebesar Rp 271 miliar. Dana itu bersumber dari dana bagi hasil dan tunda salur yang sudah masuk,” katanya
Sebagaimana diketahui, APBD Murni tahun 2019 disahkan oleh DPRD Riau sebesar Rp 9,1 triliun. Jika ada penambahan Rp 271 miliar. Maka APBD P 2019 mencapai lebih kurang 9,3 triliun.
Tahapan selanjutnya kata Sunaryo, akan ada pandangan fraksi terhadap APBD Perubahan Setelah itu dilanjutkan jawaban pemerintah, barulah laporan banggar dan pengesahan APBD perubahan.
“Akhir bulan ini diharapkan RAPBD Perubahan bisa selesai dan ketok palu untuk disahkan, itu target kita,” tukasnya. (ADV)
