LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama BKKBN terus menghimpun berbagai masukan untuk mengoptimalkan, peran, tugas dan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna menurunkan 22,3 persen prevalensi stunting Riau tahun 2022 hingga 14 persen pada tahun 2024.
“Prevalensi Stunting Riau ditargetkan oleh Presiden Jokowi turun menjadi 14 persen tahun 2024 sehingga dalam 1 tahun harus bisa turun sebesar 2,7 persen. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak bahu membahu. Lakukan evaluasi dan semua kekurangan harus diperbaiki,” kata Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution, saat membuka Rapat Koordinasi TPPS melibatkan Dinkes, Dinsos, Dinas Perikanan, TPPS dan sektor terkait lainnya, Senin 15 Agustus 2022.
Upaya penurunan prevalensi stunting di Riau dan berbagai daerah di tanah air, katanya, menjadi program strategis nasional dan seluruh Indonesia berlomba-lomba mendongkrak capaian target nasional 14 persen tahun 2024 sesuai Perpres72 tahun 2021.
Tugas ini bukan menjadi tanggungjawab satu pihak saja tetapi juga melibatkan seluruh OPD terkait di antaranya Dinkes, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan khusus mendorong asupan makanan bergizi balita dari pangan hewani ikan yang sudah dimulai sejak empat bulan terakhir itu.
“Kita sudah bekerjasama selama empat bulan terakhir bersamaan dengan itu sudah dibentuk TPPS dan tidak ada kendala namun demikian perlu lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan hasilnya tentu akan menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan, pada 30 Maret 2022 Wakil Gubernur Riau sudah menggelar rapat percepatan penurunan stunting di Riau dan semua bidang sudah bergerak namun demikian masih tetap dibutuhkan optimalisasi kerjasama bidang konvergensi, bidang data dan lainnya.
Masing-masing bidang katanya, harus melaporkan capaian bidang masing-masing termasuk laporkan progres mana yang masih lemah yang membutuhkan dukungan untuk mengoptimalkannya lagi serta melakukan validasi data.
“Sekarang sudah ada yang validasi data terkait anak beresiko stunting dan bahkan beberapa kabupaten kota sudah melakukan pengukuran ulang, hingga audit kasus stunting, dengan tahap awal mengambil satu lokasi, untuk mendapatkan pendataan agar program intervensi jangka panjang dan jangka pendek bisa diterapkan,” katanya.
Audit stunting katanya, antara meliputi kondisi gizi anak, gizi ibu hamil serta kondisi keuangan orangtua mereka yang miskin membutuhkan intervensi spesifik lebih maksimal lagi.
Ketua TPPS Riau Fachrurozin mengatakan perlu lebih dimaksimalkan lagi bagaimana layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi bagi anak stunting dan ibu hamil kekurangan gizi, tablet tambah darah serta sanitasi air minum betul-betul diterima dan dimanfaatkanoleh keluarga berisiko stunting. ***
