LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Pusat mendorong pemerintah daerah segera menetapkan status siaga bencana Karhutla ketika mulai musim kemarau.
Selain itu, daerah juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder guna mengantisipasi terjadinya karhuta.
“Termasuk antisipasi sarana dan prasarana dan anggaran untuk karhutla harus disiapkan oleh daerah,” kata Edwar menyampaikan kembali arahan dari kementrian terkait dalam rakor gabungan karhutla di Kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta Jumat (6 /12/2019).
“Diharapkan 2020 tidak terjadi karhutla seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau dilakukan pencegahan dari awal. Diharapkan tidak akan terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan. Nanti BNPB juga akan memberikan pendampingan kepada daerah,” sebut Edwar.
Namun dalam rapat tersebut tidak ada arahan khusus dari Pusat yang ditujukan untuk Riau. Arahan dari kementrian terkait secara umum disampaikan kepada seluruh daerah yang rawan karhutla agar melakukan pencegahan.
“Arahan yang spesifik ditujukan untuk Riau tidak ada, arahanya ditujukan untuk semua daerah yang rawan karhutla. Pencegahan dari awal itu atensinya,” sebutnya.
Edwar mengungkapkan, sesuai prediski dari BMKG, khusus untuk Provinsi Riau akan berlangsung dua kali musim kemarau sepanjang tahun 2020 mendatang. Sehingga pihaknya akan melakukan pencegahan lebih awal menyikapi adanya perubahan musim kemarau tersebut.
“Iya, Riau prediksinya ada dua kali musim kemarau sepanjang 2020 nanti. Di bulan Januari, Februari, Maret itu diprediksi masuk musim kemarau. Kemudian April-Mei masuk musim hujan. Nah bulan Juni, Juli, Agustus itu mulai lagi masuk kemarau,” sebutnya.
Saat disinggung langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh Pemprov Riau untuk pencegahan Karhutla, Edwar mengungkapkan, mulai dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar.
“Selain itu, Pak Gubernur akan memberikan bantuan 75 alat berat kepada daerah yang rawan karhutla. Sehingga kedepann tidak lagi ada masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar lahan,” ucap mantan Plt Walikota Pekanbaru ini.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan dan pencegahan di daerah-daerah yang rawan karhutla. Sesuai hasil pemetaan yang dilakukan Pemprov Riau, setidaknya ada 75 kecamatan dan 188 desa yang masuk daerah rawan karhutla. (*)
