LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi V Syahrul Aidi dari daerah pemilihan Riau, berharap agar daerah asalnya mendapatkan prioritas dalam perbaikan jalan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.
Syahrul menjelaskan permintaan itu bukan tanpa alasan, tetapi karena Riau berkontribusi besar dalam pajak bagi negara dari produksi berbagai komoditas unggulannya.
“Saya berharap dan berusaha agar bisa memasukkan dalam revisi UU Jalan ini, yaitu agar daerah dengan kontribusi besar berupa pajak ke negara bisa mendapatkan prioritas dalam perbaikan jalan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rabu 26 Agustus 2020.
Dia mengaku masalah kualitas jalan tidak hanya dihadapi tingkat nasional, tapi lebih parah di level jalan provinsi dan kabupaten kota.
Misalnya di Riau, saat ini kendaraan dengan tonase besar tampak melewati jalan provinsi dan kabupaten untuk menuju ke sentra perkebunan dan pertambangan.
Sementara itu, pemda tidak memiliki kemampuan anggaran melakukan perawatan jalan. Padahal, kendaraan operasional perusahaan skala besar itu terus melintasi jalan daerah.
Oleh karena itu, Syahrul berharap pemerintah bisa mendorong adanya pendanaan bagi daerah Riau yang dinilai berkontribusi signifikan bagi negara.
“Kalau dibebankan ke daerah untuk perbaiki jalan itu tidak mampu, karena itu kami menanyakan mekanisme misalnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), ternyata tidak ada prioritas perbaikan jalan untuk daerah penghasil pajak. Riau itu kami sampaikan misalnya berkontribusi sampai 40 persen total produksi CPO nasional, di mana pajak perkebunan dan pengolahannya mengalir ke pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi V DPR Bambang Suryadi menjelaskan penyebab utama kerusakan jalan umum nasional di Tanah Air.
Menurutnya, kapasitas jalan umum nasional sudah ditetapkan hanya dapat menahan beban maksimal di angka 8 ton—10 ton.
“Namun, di lapangan sudah biasa dipakai kendaraan dengan beban sampai 35 ton, ini masalahnya, belum lagi upaya antisipasi dengan adanya jembatan timbang belum efektif,” ujarnya. (BSC)
