LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Dukungan media massa berperan penting dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Riau. Hal itu terungkap dalam Dialog Kerukunan Umat Beragama bagi Wartawan Media Cetak, Online dan Media Televisi yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau, di gedung PWI Riau, Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, Senin 17 April 2023 sore.
Dialog singkat menjelang berbuka puasa itu menghadirkan narasumber di antara lain KH Abdurahman Qoharudin selaku Ketua FKUB Riau, Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang, Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Riau Brigjen Wibisono Hendroyoso.
Sekretaris FKUB ProvinsinRiau H Rasyidi Hamzah mengatakan, dialog ini dipandang penting, untuk meningkatkan peran media massa dalam sosialisasi kerukunan umat beragama.
“Saat ini kami amat bersyukur Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau sangat mendukung program kerja FKUB dalam meningkatkan indeks kerukunan umat beragama. Hal ini dibuktikan dalam bentuk dukungan anggaran. Semoga usaha kita dapat terwujud,” ujar Rasyidi.
Indek kerukunan yang sebelumnya Riau berada pada posisi tiga terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia, saat ini naik drastis bahkan mendekati angka sepuluh besar.
“Harapan kami tentu kawan-kawan media berperan aktif terhadap persoalan antar umat beragama di Riau ini,” tutupnya.
Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Kadis Infokom) Riau, Erisman Yahya mewakili Gubernur Ruau yang membuka kegiatan dialog tersebut mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu terciptanya kerukunan antarumat beragama di Riau.
“Diharapkan toleransi antarumat beragama dapat berjalan dengan baik agar tercipta kerukunan antarumat beragama. Pemprov Riau berharap media massa membantu untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama,” terangnya.
Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang menyambut baik harapan Pemprov Riau yang meminta media massa membantu Pemprov Riau menciptakan kerukunan antarumat beragama di Riau melalui pemberitaan yang lebih mempererat toleransi antarumat beragama di Riau.
“Ada beberapa peristiwa terjadi benturan karena hal-hal sepele yang berakibat hingga terjadi kekerasan yang berakibat pada hilangnya nyawa. Seperti kasus di Poso, di mana 3 dari 4 siswi SMA ditemukan meninggal dunia. Di Kalteng terjadi benturan antarsuku karena pemberitaan salah satu media lokal. Khusus di Riau relatif aman,” terangnya.
Ketua PWI Riau mengingatkan seluruh media massa di Riau untuk mengikuti undang-undang pers dan ketentuan Dewan Pers dalam menyajikan berita. Termasuk akurasi berita, keseimbangan berita, cek dan ricek.
Ketua komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim menyebutkan bahwa dulu, tidak pernah masalah SARA menjadi pemberitaan. Karena wartawan menghindari penulisan berita tentang SARA. Hal itu membuat suasana beragama seluruh umat dulu tidak bergejolak.
“Tetapi saat ini, sedikit saja pemberitaan yang menyinggung SARA bisa membuat bergejolak. Itulah sebabnya kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh kawan-kawan media untuk bisa menulis berita yang tidak menimbulkan potensi dan memicu keresahan dan konflik antarumat beragama. khususnya di Riau. Kawan-kawan media bisa memilah berita yang bisa menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat,” terangnya.
Kabinda Riau, Brigjen Wibisono Hendroyoso mengatakan bahwa BIN bersinergi dengan seluruh lembaga intelijen dari berbagai lembaga pemerintahan. Sinergi tersebut dilaksanakan dan menjadi tugas dari pemerintah untuk meredam gejolak yang muncul di tengah masyarakat, terutama untuk menyerap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Tugas kami sama dengan tugas wartawan. Terutama untuk informasi yang akurat. Jadi kami benar-benar mencari informasi A1. Akurasi informasi menjadi sangat utama. Baik itu informasi mengenai ekonomi, politik, dan sosial,” terangnya.
Ketua FKUB Riau, KH Abdurahman QoharuddinbMA mengatakan bahwa tugas FKUB membantu pemerintah dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama di Riau. Terutama menyerap informasi di tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik yang memicu perpecahan masyarakat.
“Isu keagamaan menjadi isu tertinggi terjadinya konflik di tengah masyarakat. Kami berupaya untuk menjaga toleransi, menjaga kerja sama dan menjaga kesetaraan di tengah masyarakat. Kami meminta kawan-kawan media untuk membantu menjaga toleransi antarumat beragama untuk tidak memberitakan informasi yang berkaitan dengan isu SARA,” harapnya. ***
