LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebanyak 55 perusahaan ditegur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Meski tidak menjelaskan secara rinci dari 55 perusahaan tersebut namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memastikan, didalamnya ada beberapa perusahaan di Riau.
“Sampai sekarang kita sudah berikan peringatan ke 55 perusahaan se Indonesia, termasuk di Riau,” kata Siti Nurbaya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin usai menggelar pertemuan tertutup dengan pemerintah daerah di Riau, Senin (12/8/2019).
Siti Nurbaya menegaskan, pihaknya sudah mendapatkan laporan adanya sejumlah perusahaan perkebunan di Riau yang diduga kuat terlibat dalam kasus kebakaran lahan.
Selain PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) di Pelalawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih ada dua perusahaan lagi yang akan menyusul.
Selain itu pihaknya juga sedang memproses kasus kebakaran lahan di kawasan Teso Nilo yang melibatkan perorangan namun memiliki lahan dalam jumlah yang cukup luas.
“Kita sudah ada recordnya beberapa perusahaan (yang terlibat dalam kasus karhutla). Termasuk di Teso Nilo ada delapan kasus yang sedang diproses dan saya baru dapat laporan hari Jumat kemarin ada dua lagi yang akan kena,” katanya.
Siti mengungkapkan, persoalan penegakan hukum menjadi persoalan penting dalam memberikan efek jera kepada para pelaku pembakar lahan.
Untuk itu pihaknya memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan, baik perorangan maupun koorporasi harus optimal.
“Persoalan gakum memang lebih diperkuat lagi, instrumen-istrumennya kan sudah ada, tinggal diperkuat saja. Karena kalau saya lihat aspek penegakan hukum dan bagaimana menolong pembukaan lahan bagi masyarakat bagian secara konseptual harus diperbaiki,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Kementerian LHK juga tengah menelisik sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Siak, Pelalawan, Inhu dan Inhil. Pihaknya mensinyalir kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di empat wilayah ini ada kaitanya dengan perusahaan perkebunan.
“Saya ikuti terus datanya di lapangan, yang banyak itu kan sekarang di Siak, Pelalawan, Inhu dan Inhil. Kalau dilihat memang di wilayah ini ada kaitan dengan banyak lahan konsesi perusahaan, ini akan saya teliti,” katanya.
Jika memang nantinya ada perusahaan yang terlibat dalam kasus Karhutla, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Mulai dari saksi administrasi berupa pencabutan izin, hingga sanksi perdana dan pidana.
“Kalau masalah lingkungan kan jelas, ada sanksi administrasi, perdata dan pidana, nanti tinggal kita proses saja sejauh mana pelanggarannya, tadi Pak Kapolri dan Panglima TNI sudah menegaskan, kalau yang langsung ditangkap di lapangan, bisa langsung dilakukan penegakan hukumnya,” sebut Siti.
Rombongan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Doni Munardo mendarat pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin sekitar pukul 17.15 WIB. (*)
