LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru menggelar acara Forum Grup Discussion (FGD) dengan tema “Sudah Benarkah Proyek Multiyears Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Tenayan Raya?”, Kamis (16/1/2020), di Hotel Resty Menara.
Dari FGD tersebut, PP Pekanbaru menghadirkan narasumber yang terdiri dari pengamat perkotaan, pengamat kebijakan publik, dari media dan stakeholder masyarakat lainnya.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Saiman Pakpahan, seharusnya Pemkot Pekanbaru melakukan kajian sebelum melakukan pemindahan karena masih banyak syarat yang belum terpenuhi.
“Deteksi berikutnya, resistensi masyarakat dan stakeholder dalam pemindahan kantor itu. Sebab, mereka banyak yang menolak. Pemindahan itu jangan dimanipulasi seolah-olah hal tersebut merupakan kepentingan publik, padahal hanya untuk kepentingan sekelompok orang,” ujarnya.
Saiman pun mengapresiasi kegiatan forum diskusi yang diselenggarakan oleh MPC PP Kota Pekanbaru. Pasalnya, diskusi tersebut dilakukan agar informasi terkait Pemkot Pekanbaru bisa disampaikan ke semua stakeholder yang ada di “Kota Bertuah” ini.
“Ketika inforemasi permasalahan ini sudah sampai ke masyarakat, maka koreksi terhadap kebijakan publik akan bisa dilakukan. Hal ini harus dilakukan guna mencari solusi, seperti kompromi yang baik antara masyarakat dengan negara. Karena poin dasar pemerintah ada pada aspek pelayanan. Kalau mereka tidak terlayani dengan adanya kantor baru itu, ngapain dibuat kantor baru disana (di Tenayan Raya, red),” tandasnya.
Sementara itu Sekretaris MPC PP Pekanbaru, Mustakim mengatakan, diskusi ini akan terus berlanjut kedepannya.
“Kita akan terus mengadakan diskusi seperti ini, namun bukan hanya fokus dalam satu tema saja. Masih ada empat tema besar lain yang akan didiskusikan ke depan. Persoalan kantor walikota yang baru di Tenayan Raya itu hanya salah satunya saja,” bebernya.
Mustakim menambahkan, bahwa hal tersebut berkaitan dengan kepentingan umum serta bertujuan untuk membantu masyarakat hingga dapat menemukan titik terang dalam persoalan ini.
“Menurut para ahli yang sudah membeberkan diskusi ini, kita sudah mendengar ternyata ada banyak kesalahan. Untuk itu, kita akan mengungkap semua kesalahan yang telah dilakukan pihak terkait. Tentunya dengan fakta dan data-data. Jadi kita harus mengusut kasus ini sampai tuntas. Kita ingin semuanya transparan. Jika terbukti Walikota Pekanbaru Firdaus melakukan kesalahan-kesalahan itu, kita minta dia untuk bertanggung jawab,” pungkasnya. (PB)
