LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menilai money politic atau politik uang masih menjadi permasalahan serius yang menghantui pesta demokrasi dari tahun ke tahun. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu supaya Pilkada serentak 2020 di Riau bersih dari politik uang.
“Money politic ini kan persoalan yang sering terjadi hampir setiap Pemilu di seluruh Indonesia. Dalam pengertian undang-undang, money politic bukan saja berbentuk uang. Memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau menjanjikan hadiah juga bagian dari politik uang itu,” kata Anggota Bawaslu Riau, Neil Antariksa, A.Md, SH, MH, Jumat (6/3/2020).
Menurut Neil, praktik politik uang di Pemilu maupun Pilkada kerap terjadi yang dapat merusak citra demokrasi bangsa. Untuk itu, Bawaslu bersama jajarannya bakal mengawasi semaksimal mungkin.
“Pada Pilgubri 2018 lalu cukup banyak kasus kami naikkan ke tingkat pidana. Namun tentu berbeda ya, karena ini pesta di masing-masing kabupaten/kota. Modus paling sering dipakai itu biasa memberikan uang transport hingga bahan pakaian,” terang dia.
Neil mengatakan, dari peta sebaran kerawanan Pilkada di Indonesia oleh Bawaslu RI, Bawaslu Riau memberikan rating pertama tingkat kerawanan berada di Kabupaten Kuantan Singingi.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Riau itu mengajak semua pihak agar bersama-sama menekan praktik politik uang di Pilkada Serentak 2020 di Riau. Sebab, langkah itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masyarakat.
Bawaslu Riau sendiri sudah melakukan berbagai langkah pengawasan sejak dini dengan membentuk tim pengawas hingga ke tingkat desa. Ada beberapa sisi penting yang patut dicermati tak hanya pada persoalan politik uang, tetapi termasuk pemutakhiran data pemilih, agar hak pilih warga tidak terabaikan.
“Saat ini tahapan yang tengah dihadapi adalah penetapan bakal pasangan calon persoalan. Ada dua Bapaslon independen terdaftar di KPU Indragiri Hulu, sudah masuk tahap verifikasi administrasi,” tutupnya. ***
