LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja, Dewan Pendidikan Provinsi Riau melaksanakan rapat koordinasi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Riau yang berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, 10-12 Maret 2020.
Kegiatan ini dibuka Kabid Pendataan dan Pengembangan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau Muhammad Guntur Efendi, Selasa (10/3/2020) malam. Guntur berharap pelaksanaan Rakor ini mampu menjadikan Dewan Pendidikan Riau lebih berperan aktif sebagai pengawas program-program pendidikan di daerah ini.
“Kami memberikan apresiasi kegiatan rutin ini. Tentu berharap tidak sekedar ajang ini untuk silaturahmi saja, tetapi adanya rekomendasi untuk kemajuan pendidikan di Riau kedepan,” pinta Guntur.
Ia menyebutkan, tahun ini Pemerintah Provinsi Riau sudah menggratiskan semua biaya pendidikan. Peran Dewan Pendidikan sangat diperlukan terhadap suksesnya pelaksanaan program tersebut.
“Terutama penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah. Pak Kadis sudah ultimatum bagi kepala sekolah yang memungut dana pendidikan dalam bentuk apa pun akan diberikan sangsi tegas,” katanya.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau Zulkarnain Nurdin SH MH menjelaskan, Rakor ini ditujukan sebagai penguatan kelembagaan dan evaluasi kerja dalam setahun mengawal pelaksanaan dunia pendidikan di Riau.
“Sejauh ini Dewan Pendidikan sudah terbentuk di beberapa kabupaten/kota. Tapi belum semua daerah mau dan peduli, karena kehadiran kami masih dianggap dalam tanda kutip sebagai lawan,” jelas pakar hukum Universitas Lancang Kuning itu.
Dikatakannya, penguatan kelembagaan sangat penting karena tugas Dewan Pendidikan adalah mengevaluasi mutu pelayanan pendidikan secara baik dari program dan kebijakan sampai tahap pelaksanaan di lapangan.
“Alhamdulillah di Dewan Pendidikan Riau ini terdiri dari para pakar-pakar berkualitas untuk memberi masukan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan,” ujar Zulkarnain Nurdin.
Apalagi, katanya, belakangan ini hasil ujian nasional di Riau ini terus menerus menurun. Belum lagi kualitas dari uji kompetensi guru jauh dari harapan dan juga infrastruktur sekolah yang kurang memadai.
Program bagi Dewan Pendidikan Riau sendiri selain konsolidasi kedepan juga mengadvokasi sekolah-sekolah dalam hal penggunaan anggaran daerah.
“APBD kita menganggarkan dana BOS misalnya tahun ini sangat luar biasa dari Rp200 miliar naik hingga Rp400 miliar lebih. Penggunaan anggaran ini tentu perlu perencanaan sehingga berguna dan tepat sasaran. Kami tentu akan mengawasi penggunaannya,” tutup Zulkarnain. (RUL)
