LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Kecilnya peluang dan kesempatan bagi anak daerah khususnya anak Melayu Riau untuk diterima bekerja oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari rekrutmen karyawan dilaksanakan perusahaan yang mengelola wilayah kerja Rokan (Blok Rokan) ini mendapat perhatian khusus dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
Hal ini menjadi agenda yang dibahas pada Rapat Pembahasan tentang Penerimaan Tenaga Kerja di PT PHR Wilayah Kerja Blok Rokan, di Balai Adat Melayu Riau, Jumat 4 Maret 2022 kemarin.
Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar mengatakan, rapat pembahasan tentang Penerimaan tenaga kerja di PT PHR Wilayah Kerja Blok Rokan mencapai sejumlah kesepakatan.
Adapun kesepakatan tersebut yaitu pertama, meminta kepada PT PHR memiliki niat baik dan transparan dalam penerimaan karyawan serta memberitahu rencana kebutuhan karyawan lima tahun mendatang.
Kedua, bagi karyawan yang bukan teknis, misalnya yang menangani administrasi transportasi, kepegawaian, humas dan lain-lain tidak perlu berpengalaman di perusahaan perminyakan melainkan cukup diseleksi dan setelah lulus dimagangkan dan langsung dipekerjakan.
Ketiga, PT PHR akan melaksanakan magang bagi sarjana putra-putri Melayu Riau antara selama 6-12 bulan, dengan semua biaya dari perusahaan. Selanjutnya setelah selesai akan diseleksi untuk diterima bekerja di PT PHR.
Keempat, dalam melakukan rekrutmen terhadap anak-anak Melayu Riau diharapkan dapat diperlakukan secara khusus sebanyak 40% dari jumlah yang diterima.
Kelima, akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap KTP yang baru, dan akan ditelusuri asal muasal KTP tersebut. Karena selama ini banyak orang luar Riau yang bisa membuat KTP Riau dengan mudah.
Keenam, persyaratan bagi penerimaan karyawan (tenaga) teknis yang harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 dan 5 tahun seharus cukup ditetapkan berpengalaman 1 tahun saja.
Ketujuh, akan membentuk Tim Pengawasan Penerimaan Karyawan Perusahaan di Riau antara lain terdiri dari unsur LAMR, perguruan tinggi, praktisi dan lain-lain.
“Untuk kedepan kita tak ingin mendengar lagi anak daerah khususnya anak Melayu Riau tidak dapat bekerja di perusahaan migas di Bumi Melayu Riau ini,” tegas Datuk Seri Syahril.
Hadir dalam pertemuan yang dipandu Ketua DPH LAMR yang juga Direktur Institut Sumber Daya Manusia Melayu Datuk Gamal Abdul Nasir, Datuk Ridwan Yazid dari LAMR Kawasan Mandau, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Dr. H. Imron Rasyidi dan Kabid Penempatan dan Pelatihan Disnakertrans Riau Eva Ismail, S.Sos, M.Si
Kemudian Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lancang Kuning (P2K2 Unilak) Dr. Indra Purnama, M,Sc, Manager Corporate Affairs Asset South PT PHR Wilayah Kerja Rokan Wan Dedi beserta tim, mantan Manajer Refinery Unit (RU) Dumai Datuk Jefrizon, Ketua Badan Pengembangan Usaha (BPU) LAMR Dr. Haris Kampay, dan sejumlah pengurus LAMR. (rls)
