LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat fraksinya di DPR RI, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Alasannya, pengalihan dana subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT) telah membebani APBN cukup besar.
Langkah PKS itu mendapat dukungan dari pengamat poiltik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga .
“Sangat wajar kalau PKS sebagai partai politk menolak kebijakan menaikan BBM yang dinilai merugikan rakyat. Sudah menjadi tugas partai politik membela rakyat. Apalagi saat masih terpuruk,” kata Jamiluddin seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL,Kamis, 8 September 2022.
Menurut Jamiludin, ada langkah lain yang harus dilakukan pemerintah selain menaikan harga BBM Subsidi. Diantaranya mengetatkan penggunaan anggaran perjalanan semua ASN dan pejabat lembaga tinggi negara.
Menurut mantan Dekan Fikom IISIP ini, alokasi anggaran perjalanan ini sangat besar sehingga dapat menambal kekurangan anggaran subsidi BBM.
Bagi Jamiludin, hal itu dapat dimulai dari Jokowi. Perjalanan ke daerah yang hanya untuk menyerahkan bantuan sosial dan sertifikat tanah tak perlu lagi dilakukan Jokowi.
Dalam pandangan Jamiludin, Jokowi cukup menyerahkan tugasnya ke pejabat setempat.
“Begitu juga kegiatan-kegiatan seremonial saatnya ditiadakan. Presiden tidak perlu ke daerah hanya untuk meresmikan jembatan dan jalan. Aktivitas seperti ini cukup besar mengeluarkan anggaran,” tambahnya lagi.
