LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau bersama Pemerintah provinsi mengukuhkan Dandrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 031 PD I BB, Ny. Mira P. Hutagalung sebagai bapak dan bunda asuh anak stunting.
Pengukuhan tersebut digelar di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar dengan turut disaksikan oleh Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, Jumat 30 September 2022.
Dikatakan Syamsuar bahwa pengukuhan ini sebagai bentuk upaya menggiatkan gerakan bapak asuh dan bunda asuh anak stunting untuk mendorong percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau yang masih tinggi dan tercatat 22,3 persen.
“Masih tingginya Prevalensi stunting Riau sebesar 22,3 persen, maka menjadi tanggung bersama dan tidak hanya pemerintah saja, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021. Untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting nasional Pemrov Riau menargetkan prevalensi stunting pada RPJMD menjadi 14 persen pada tahun 2024. Artinya Riau setiap tahun harus bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,7 persen,” ujarnya.
“Selamat dan sukses kepada Dandrem dan Ketua Persit yang telah dikukuhkan sebagai bapak dan bunda asuh anak stunting,” kata Syamsuar.
Ia menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemrov Riau, Kajati dan Kapolda ikut bersama hingga jajarannya bisa menjadi Bapak Asuh Anak Stunting bergotong royong menurunkan target prevalensi stunting 2,7 per tahun ini untuk Provinsi Riau.
Selain itu program BAAS dijalankan sebagai upaya mengintervensi sasaran audit kasus stunting dan turut mengawasi penyaluran agar tepat sasaran agar kemiskinan ekstrem dapat dihapus. Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk bekerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.
“Arahan ini juga disampaikan Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi. Pemrov Riau hari ini langsung menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto mengatakan, Indonesia memiliki warisan leluhur yang tidak ternilai harganya yaitu budaya gotong royong. Kompleksitas intervensi program percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah saja.
“Negara memberikan ruang apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Ia juga menambahkab, bahwa program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Bunda Asuh Anak Stunting hadir untuk menyediakan platform kontribusi pemangku kepentingan ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting yang menyasar langsung kepada keluarga beresiko stunting dengan kelompok sasaran adalah pada catin, ibu hamil dan bayi berusia 0-23 bulan.
“Tersedia 7 paket manfaat yang dapat dipilih oleh pemangku kepentingan, antara lain KIE kelompok sasaran, pembuatan akta kelahiran, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi catin, ibu hamil dan baduta, pembayaran iuran kesehatan dan fasilitasi rujukan, pemberdayaan ekonomi keluarga, bantuan jamban sehat dan air bersih, bantuan lainnya. Para pemangku kepentingan dapat memilih metode penyaluran bantuan baik bagi secara langsung ataupun melalui pihak ketiga,” katanya.
Pemangku kepentingan, kata Sestama lagi, juga dapat memantau dampak pemberian paket asuhan melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan yang disepakati antara pemangku kepentingan dan pihak ketiga, “system surveilans” (pengawasan sistem) rutin yang ada, kunjungan langsung ke kelompok sasaran dan atau mekanisme lainnya.
Danrem 031/WB, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung mengatakan perlu upaya bersinergi untuk mewujudkan generasi sehat bebas stunting di Provinsi Riau.
“Karena persoalan stunting pada anak kini, menyangkut persoalan masa depan generasi muda yang akan memimpin negeri ini. Untuk itu, perlunya untuk mewujudkan generasi yang sehat. Dan pihaknya akan membantu selama enam bulan untuk dua anak stunting diikuti Dandim dan jajaran di daerah bisa dua, lima hingga delapan anak atau lebih,” katanya.
Selaku Dandrem 031 serta istri, ia siap menggaungkan program pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting, sesuai amanat Kasad maka program BAAS ini harus dijabarkan ke semua wilayah,” pungkasnya. ***
