LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pemilu di Indonesia tidak bisa lepas dari politik uang.
Mahfud MD mengungkapkan itu dalam podcast bersama Rocky Gerung di Channel YouTube RGTY Channel ID yang tayang pada Senin, 17 Oktober 2022.
“Bahwa sukses memilih pemimpin yang secara substantif betul di kehendaki oleh UUD,” katanya.
“Tapi bahwa masih akan terjadi politik uang dan sebagainya saya kira masih sangat sulit di hindari,” ujar Mahfud.
Alasan Mahfud, pemilu di Indonesia tidak lepas dari politik uang adalah berkaitan dengan pendapatan masyarakat.
“Politik uang belum akan bisa di tangkis selama pendapatan per kapita masyarakat masih rendah,” bebernya seperti di kutip pikiranrakyat, Selasa, 18 Oktober.
Ia pun menyingung soal pernyataan Boediono, Wakil Presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Boediono pernah mengatakan satu teori tentang pemilu di Indonesia sulit terlepas dari politik uang.
“Waktu pidato pengukuhan guru besarnya, Boediono tuh mengatakan, ‘ya jangan harap dong pemilu kita jadi substantif, kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500. Itu pasti jual-beli lah’, (itu) kata pak Boediono,” ujar Mahfud.
“Itu pasti akan terjadi di 2024. Tapi itu harus di lalui sampai akhirnya pemilu itu nanti pemilunya semakin lama semakin baik,” katanya menambahkan.
Mahfud MD meyakini pemilu di Indonesia menjadi substantif seiring naiknya pendapatan perkapita.
Proyeksinya pada tahun 2045 pendapatan perkapitan Indonesia mencapai 23.900. Perhitungan tersebut ia pinjam dari proyeksi McKinsey, biro konsultansi manajemen global.
